oleh

Ketua DPR Imbau Kemenkes Kaji Penyebab Gugurnya Ratusan KPPS

PMJ – Ketua DPR Bambang Soesatyo mengimbau agar Kementerian Kesehatan mengkaji penyebab meninggalnya ratusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilu 2019.

“Pimpinan Dewan juga meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengkajian mengenai sebab penyebab banyaknya petugas penyelenggara yang meninggal dunia dan mengalami sakit,” terang Bamsoet di area Gedung DPR, Jakarta, Rabu (08/ 05/2019).

Bamsoet prihatin dengan banyaknya petugas KPPS yang gugur serta sakit. Penyebab harus dicari tahu agar pemerintah dapat memperbaiki diri pada Pemilu selanjutnya.

Kemudian Ketua DPR menyebut tak hanya Pemilu Serentak 2019 yang memakan korban. Sebanyak 144 petugas KPPS juga meninggal pada Pemilu 2014. Ironisnya, sebanyak 144 petugas itu tak mendapatkan santunan.

“Itulah sebabnya mengapa beban jumlah pemilih di setiap TPS (tempat pemungutan suara) pada Pemilu 2019 ini dikurangi atau dibatasi maksimal 300 orang,” tutur politisi p-artai Golkar tersebut.

Ia pun memastikan DPR akan melakukan evaluasi terhadap gelaran Pemilu 2019. Bamsoet menyadari penyelenggaraan Pemilu lalu perlu perbaikan dalam sejumlah aspek.

“Pada saatnya nanti DPR perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan Pemilu serentak yang baru kita laksanakan. Berbagai pandangan masyarakat yang menginginkan pemilu mendatang dilaksanakan secara terpisah dan mengkaji kembali sistem pemilu yang lebih sesuai, kiranya perlu mendapat perhatian dari kita semua,” jelasnya.

Lalu, Bamsoet menyerukan agar semua pihak menahan diri hingga rekapitalusi penghitungan suara KPU selesai. Bamsoet mengingatkan untuk menunggu pengumuman real count KPU pada 22 Mei mendatang.

“Sikap yang paling bijak adalah menunggu hasil penghitungan manual atau real count yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang mulai dari TPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota, KPUD Provinsi sampai penghitungan secara nasional di KPU,” ujarnya menambahkan.

Bila menemukan dugaan kecurangan atau lainnya, Bamsoet pun meminta agar diselesaikan melalui jalur hukum.

“Jika dalam proses penghitungan suara tersebut terdapat pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan hendaknya ditempuh prosedur dan jalur yang disediakan oleh Undang-Undang dan konstitusi negara,” tutupnya. (FER). 

Komentar

News Feed