oleh

Pemprov DKI Tak Punya Kewenangan Tutup Jalan Buat PKL di Tanah Abang

http://wild-learning.net/plus/erraddsave.php http://chasesidetyreslondon.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1572714078.4130949974060058593750 PMJ – Gubernur DKI Jakarta sebelumnya telah berhasil menertibkan PKL-PKL di Tanah Abang sehingga kawasan Tanah Abang jadi tempat yang lebih tertib dan rapih. Namun, kembali lagi dihancurkan oleh Gubernur Anies Baswedan dengan menutup jalan Jati Baru di Tanah Abang untuk PKL berjualan.

go site

Online Prescriptions Tramadol Anggota DPRD DKI Jakarta Terpilih Periode 2019 – 2024 dari PSI, William Aditya Sarana, menjelaskan kewenangan menutup jalanan untuk tempat berdagang berasal dari Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum 25 ayat (1) yang berbunyi: “Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.”

go here

go Menurutnya, hal itu berarti, setiap jalan dan trotoar di DKI Jakarta bisa ditutup buat tempat jualan sama Gubernur DKI Jakarta. “Bayangkan saja, saat ini orang berjualan secara tidak tertib di jalanan yang dilarang, apalagi ada kewenangan ini, bisa tambah kacau dan hancur jalanan dan trotar di DKI Jakarta,” tutur William, kepada PMJ News, di Jakarta, Selasa (13/08/2019).

source site
Surat dari Mahkamah Agung. (Foto: PMJ News)

Purchase Tramadol Overnight Akibat penutupan jalan di Jati Baru tersebut, mulai dari pejalan kaki sampai kendaraan umum dirugikan. Namun, apakah jalanan sebenarnya bisa ditutup?

follow url

http://kmtransformational.com/tag/encouragement/feed/ “Bisa. Diatur di peraturan yang lebih tinggi dari Perda yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada ayat 127 Ayat (1) dijelaskan bahwa jalan bisa ditutup karena alasan: 1. Kegiataan keagamaan; 2. Kegiataan kenegaraan; 3. Kegiatan olahraga; 4. Kegiatan budaya,” jelasnya.

follow

go here “Tapi ga bisa buat kegiatan berdagang! Inilah yang menjadi dasar saya melawan Gubernur DKI Jakarta dengan membenturkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum,” urainya melanjutkan.

click here

Order Tramadol Online Overnight Shipping Masih dari penuturan William, Perda tidak boleh mengatur hal yang di luar dari peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang dan ketika Perda mengatur lebih dari Undang-Undang artinya Perda tersebut bertentangan dan harus cabut!

go

enter site “Gugatan saya akhirnya dikabulkan dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materil dari Para Pemohon: 1. William Aditya Sarana, 2. Zico Leonard Djagardo tersebut sebagian,” ujarnya menambahkan.

http://hoggin-the-bridge.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1572725798.2655351161956787109375

Tramadol Purchase Online Uk 2.Menyatakan Pasal 25 ayat (1), Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum bertentangan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;

Tramadol Buy Uk

http://hopkinspropane.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1572771849.6582500934600830078125 3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Sekretariat Daerah untuk dicantumkan dalam Berita Daerah;

http://blog.flightsafaris.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1572840847.1575360298156738281250 4. Menolak Permohonan Para Pemohon yang lain dan selebihnya;

get link 5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Buy Cheap Tramadol Mastercard Ia melanjutkan, hal itu berarti sekarang Gubernur DKI Jakarta tidak hanya harus menertibkan PKL di jalanan Jati Baru tapi di seluruh DKI Jakarta karena kewenanganya untuk menutup jalan untuk berdagang sudah tidak ada.

click “Tidak boleh ada lagi preman-preman yang sok-sok an ngambikin duit ke PKL di jalan. Jadikan putusan ini sebagai preseden untuk DKI Jakarta membuat Jakarta lebih rapih dan tertib.Indonesia negara hukum bukan negara preman,” tegasnya.

source “Jika dalam waktu dekat putusan Mahkamah Agung tidak eksekusi oleh Gubernur DKI Jakarta akan saya gugat kembali karena sudah menghina pengadilan,” pungkasnya http://bullandbones.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1572773479.7679350376129150390625 . (FER).

Komentar

News Feed