oleh

Poin Penting Kebijakan Ekonomi Pemerintah Dalam Tangani Penyebaran Covid-19

PMJ – Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan ekonomi dalam mengantisipasi persebaran virus Corona (Covid-19) pada Selasa (31/3/2020) kemarin.

Pada keterangan persnya dari Istana Bogor, Jawa Barat, Kepala Negara mengumumkan sejumlah keputusan penting.

Mulai dari pembebasan listrik untuk kalangan 450 VA, membebaskan PPh Impor, hingga menaikkan anggaran untuk sejumlah bantuan langsung. Untuk melakukan itu semua, negara sudah menyiapkan anggaran hingga Rp405,1 triliun.

“Total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 dalam penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun,” demikian pernyataan resmi Presiden Jokowi dalam keterangan pers via video conference.

Di bawah ini beberapa poin penting pernyataan Presiden Jokowi.

go to link Dukungan di Bidang Kesehatan

Berkenaan dukungan terhadap bidang kesehatan, anggaran Rp75 triliun tersebut bakal digunakan untuk perlindungan terhadap tenaga kesehatan.

Seperti pengadaan alat pelindung diri (APD). Anggaran juga akan digunakan untuk pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan seperti alat uji coba, reagen, ventilator, hand sanitizer, dan lainnya.

Di samping itu anggaran bidang kesehatan juga akan dialokasikan untuk memperbarui rumah sakit rujukan Covid-19, termasuk Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.

“Insentif dokter, santunan kematian tenaga medis sebesar Rp300 juta, dukungan tenaga medis, serta penangan kesehatan lainnya,” tutur Jokowi.

http://monanniecakes.com/wp-content/plugins/github-updater/css/github-updater.css?ver=4.9.14 Insentif Bagi Tenaga Medis

Selain memberikan santunan kematian kepada perangkat medis, pemerintah juga akan memberikan insentif lainnya.

“Insentif dokter spesialis Rp15 juta/bulan, dokter umum Rp10 juta/bulan, perawat Rp7,5 juta/bulan, dan tenaga kesehatan lainnya Rp5 juta/bulan,” tutur Jokowi.

http://monanniecakes.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1589408628.3851540088653564453125 Perlindungan Sosial

Prioritas berikutnya yakni anggaran untuk perlindungan sosial. “Anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) yang naik dari Rp9,2 juta keluarga menjadi Rp10 juta keluarga penerima manfaat,” ujar Jokowi.

Selain itu negara juga akan menaikan penerima kartu sembako dari sebelumnya Rp15,2 juta penerima menjadi Rp20 juta penerima. Bantuan kepada penerima kartu pun naik sekitar 33 persen, dari Rp150.000 menjadi Rp200.000.

enter site Pengurangan Tarif Listrik

Pemerintah juga akan membebaskan biaya untuk pelanggan listrik 400 VA selama 3 bulan ke depan.

“Perlu saya sampaikan untuk pelanggan listrik 450 VA, yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yaitu April, Mei, dan Juni 2020,” tuturnya.

Ia melanjutkan, bagi pelanggan listrik 900 VA akan mendapatkan keringanan berupa potongan harga sebesar 50 persen selama periode yang sama. Saat ini jumlah pelanggan memakai listrik 900 VA sekitar 7 juta pelanggan.

Disamping itu pemerintah menambah insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga 175.000. Pemerintah juga memberikan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok dengan alokasi anggaran Rp25 triliun.

source Naikkan Anggaran Kartu Prakerja

Pemerintah juga menaikkan anggaran Kartu Prakerja dari semula Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Sedangkan, jumlah penerima manfaat ditetapkan sebesar Rp5,6 juta orang dan diutamakan pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil.

“Nilai manfaatnya sebesar Rp650.000 sampai Rp 1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan,” kata Jokowi.

Insentif ini berupa biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan insentif usai pelatihan sebesar Rp600.000.

Tramadol Prescription Online Pemulihan Ekonomi

Kemudian prioritas Presiden Jokowi yaitu untuk memulihkan ekonomi usai pandemi Covid-19 di Indonesia mereda. Pemerintah akan menanggung PPh 21 atau pajak penghasilan pekerja pada sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp200 juta dalam satu tahun.

Pemerintah juga membebaskan PPh impor untuk 19 sektor tertentu. Hal tersebut menyasar Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah.

Pemerintah juga mengurani PPH 25 sebesar 30 persen untuk sektor tertentu KITE dan Wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah. Tarif PPh badan juga diturukan menjadi 22 persen untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20 persen mulai tahun 2022.

Online Tramadol Store Antisipasi Defisit APBN

Jokowi memaparkan bahwa perppu ini diterbitkan untuk antisipasi defisit APBN yang diperkirakan mencapai 5,07 persen. Karena itu pemerintah membutuhkan relaksasi kebijakan defisit APBN di atas tiga persen.

Tetapi, relaksasi defisit hanya untuk 3 tahun, yakni 2020 hingga 2020. Setelahnya atau pada 2023 kembali disiplin fiskal maksmial tiga persen.

“Saya mengharapkan dukungan DPR RI, perppu yang baru saja saya tanda tangani ini akan segera diundangkan dan dilaksanakan dalam waktu secepatnya kami akan menyampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan menjadi Undang-Undang,” pungkas Jokowi.

http://waterloomilitaria.com/?controller=cart Nasabah KUR dapar Keringanan Angsuran

Salah satu prioritas penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi, selain pengurangan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) sektor tertentu, pemerintah juga berupaya melindungi para pengusaha kecil.

“Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema (Kredit Usaha Rakyat] KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan,” jelas Presiden Jokowi.

Bidang Non Fiskal

Presiden Jokowi menyebutkan stimulus dalam bentuk non-fiskal. Hal ini guna menjamin ketersediaan barang yang dibutuhkan, termasuk bahan baku industri.

“Kebijakan non fiskal seperti penyederhanaan Lartas ekspor, Penyederhanaan Lartas Impor, percepatan layanan proses ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem,” tambah Jokowi.

Refokusing dan Relokasi Belanja

Pemerintah tetap melakukan upaya menjaga pengelolaan fiskal yang hati-hati melalui refokusing dan realokasi belanja untuk penanganan Covid-19.

Kemudian melakukan penghematan belanja (belanja K/L maupun TKDD) yang tidak prioritas sesuai perubahan kondisi tahun 2020 – sehingga dilakukan penghematan Rp190 triliun dan termasuk realokasi cadangan sebesar Rp54,6 triliun.

Siapkan Perpu

Jokowi memaparkan, setelah berbicara dengan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner OJK, dan Kepala LPS, PERPPU yang akan dikeluarkan Pemerintah berisikan tiga hal penting.

1.Kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extra ordinary) dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

2. Melalui berbagai relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2020, dan terakhir memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

“PERPPU juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit yang diperkirakan akan mencapai 5,07 persen,” tutur Jokowi.

Perpu ini nantinya akan segera ditandangani Presiden Jokowi. (FER)

Komentar

News Feed