oleh

Mengenal 24 Kapolri Dibalik Sukses Kepolisan Republik Indonesia

PMJ – Tepat tanggal 1 Juli 2020, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) genap berusia 74 tahun. Dalam perjalanannya, Korps Bhayangkara ini memiliki peran penting mulai dari proses kemerdekaan hingga sekarang ini.

Polri berdiri pada tanggal 19 Agustus 1945, saat itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara. Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN) pada 29 September 1945.

Sejak pertama kali dibentuk, jabatan tertinggi di institusi Polri mengalami beberapa pergantian hierarki dan nama jabatan. Polri umumnya dipimpin oleh jenderal yang disebut sebagai Kepala kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri.

Di awalnya berdirinya, kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

Selama pemerintahan Orde Lama, jabatan Kapolri pernah mengalami beberapa kali pergantian nama. Sedangkan pada era Orde Baru, jabatan kapolri secara hierarki berada di bawah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Panglima ABRI).

Memasuki era reformasi, tepatnya pada 1 April 1999, Polri mulai berdiri sendiri dan dipisahkan dari TNI. Kapolri dipilih oleh presiden berdasarkan persetujuan DPR RI dan serta bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Seperti dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (1/7/2020), berikut deretan jenderal polisi yang pernah menjabat sebagai Kepala kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Kepala Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa (Foto: PMJ News/Ilustrasi/Fif)

1. Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo

Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo merupakan kapolri pertama yang Presiden RI pertama, Ir Soekarno. Soekanto menjabat Kapolri sejak September 1945 hingga 14 Desember 1959.

Soekanto lahir di Bogor, 7 Juni 1908. Ia merupakan anak sulung dari enam bersaudara pasangan R. Martomihardjo dan Kasmirah. Soekanto dikenal visioner, disiplin, jujur, dan konsisten dalam membentuk dan membangun Kepolisian Nasional.

Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto mengangkat Soekanto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bersama 11 anggota lainnya dengan ketuanya Mr. Wilopo dan wakilnya Alamsyah Ratu Perwiranegara.

Soekanto menduduki jabatan Ketua Seksi Kesejahteraan Rakyat hingga 23 Maret 1978. Kapolri pertama ini wafat pada tanggal 24 Agustus 1993. Namanya diabadikan dalam nama rumah sakit, yakni Rumah Sakit Polri Soekanto, Kramat Jati, Jakarta Timur.

2. Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Raden Soekarno Djojonegoro

Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Raden Soekarno Djojonegoro diangkat menjadi Kapolri (dulu bernama Kepala Kepolisian Negara) dari 15 Desember 1959 hingga 29 Desember 1963. Ia menggantikan Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.

Berikut beberapa peristiwa semasa Soekarno Djojonegoro menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara, diantaranya:

1960 – Kepolisan Negara bergabung dalam ABRI

1 Juli 1960 – empat janji prajurit kepolisian, “Catur Prasetya” diikrarkan

April 1961 – Catur Prasetya resmi dijadikan pedoman kerja kepolisian RI selain Tribrata sebagai pedoman hidup

1962 – Kepolisian Negara Republik Indonesia berubah nama menjadi Angkatan Kepolisian RI (AKRI)

Masa kepemimpinan Soekarno Djojonegoro juga ditandai konflik Irian Barat dengan Belanda serta pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan PKI, DI/TII, APRA dan lain-lain. Namun, peristiwa tersebut dapat ditanganinya dengan baik.

Selesai menjabat Kapolri pada 30 Desember 1963, Soekarno Djojonegoro diangkat menjadi Menteri Penasihat Presiden untuk Urusan Dalam Negeri. Ia meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, pada 27 November 1975.

3. Jenderal Polisi (Purn) Soetjipto Danoekoesoemo

Jenderal Polisi (Purn) Soetjipto Danoekoesomo menjabat Kapolri sejak 30 Desember 1963 hingga 8 Mei 1965. Pria kelahiran Tulungagung, Jawa Timur, 28 Februari 1922 ini menggantikan pendahulunya, Soekarno Djojonegoro.

Berikut beberapa peristiwa semasa Soetjipto Danoekoesoemo menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara, diantaranya:

19 Maret 1965 – Sekolah Staf dan Komando Angkatan Kepolisian (Seskoak) di Lembang, Bandung, didirikan.

15 Maret 1965 – pemberlakuan KUHP Tentara, HAP Tentara, dan KUDT bagi anggota Polri

Pada 9 Mei 1965, Soetjipto Danoekoesoemo digantikan R. Soetjipto Joedodihardjo. Selepas menjabat Kapolri, ia menjadi Duta Besar Rl untuk Bulgaria (1966-1969) lalu menjadi anggota DPRGR dan MPRS (1970), serta anggota DPR-MPR RI selama empat tahun (1971-1974).

Soetjipto Meninggal di RSPAD Gatot Soebroto pada tahun 1998 dan disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

4. Jenderal Polisi (Purn) Soetjipto Joedodihardjo

Jenderal Polisi (Purn) Soetjipto Joedodihardjo menjabat sebagai Kapolri mulai 9 Mei 1965 hingga 8 Mei 1968. Ia lahir di Jember, Jawa Timur, 27 April 1917. Joedodihardjo mengawali karir sebagai ambtenaar (pegawai negeri) dengan menjabat AIB Tanggul/Besuki (1939).

Semasa kepemimpinan Joedodihardjo mulai berdiri Akademi Angkatan Kepolisian (1 Oktober 1965). Namun, pada 16 Desember 1965, pendidikan akademi itu disatukan ke dalam pendidikan ABRI, dan namanya menjadi AKABRI Bagian Kepolisian.

Masa kepemimpinan Kapolri Joedodihardjo penuh dengan gejolak. Sebab, inilah masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada 9 Mei 1965, Presiden Sukarno melantik Raden Soetjipto Joedodihardjo menjadi Menteri/Pangak RI berpangkat Inspektur Jenderal Polisi.

Nama Departemen Angkatan Kepolisian (Depak) diubah menjadi Kementerian Angkatan Kepolisian (Kemak). Perubahan ini sehubungan dengan keluarnya Keputusan Presiden 27 Maret 1966 tentang susunan Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi (Dwikora III).

Namun, namanya berubah lagi menjadi Depak, pada 21 Agustus 1966. Hal ini dilakukan menyusul pembentukan organisasi Kabinet Ampera. Struktur organisasi kepolisian pun beberapa kali berubah karena kondisi dan situasi politik ketika itu agak memanas.

Jabatan Joedodihardjo sebagai Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian digantikan oleh Drs Hoegeng Imam Santoso. Joedodihardjo meninggal dunia pada 26 Maret 1984 diusia 67 tahun.

5. Jenderal Polisi (Purn) Drs Hoegeng Imam Santoso

Jenderal Polisi (Purn) Drs Hoegeng Imam Santoso lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 14 Oktober 1921. Dia bertugas sebagai Kapolri dari 1968-1971. Hoegeng merupakan salah satu penandatangan Petisi 50.

Saat menjadi Kapolri, Hoegeng melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru terkesan lebih dinamis dan komunikatif.

Dalam masa kepemimpinannya, terjadi perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya.

Berdasarkan Keppres No.52 Tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI (Pangak) diubah menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian (Mabak).

Perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kapolri. Misalnya, sebutan Panglima Daerah Kepolisian (Pangdak) menjadi Kepala Daerah Kepolisian RI atau Kadapol. Demikian pula sebutan Seskoak menjadi Seskopol.

Di bawah kepemimpinan Hoegeng, peran serta Polri dalam peta organisasi polisi internasional, International Criminal Police Organization (ICPO), semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol di Jakarta.

Di luar dinas kepolisian, Hoegeng terkenal dengan kelompok pemusik Hawaii, The Hawaiian Seniors. Selain ikut menyanyi, Hoegeng juga memainkan ukulele.

Hoegeng mengakhiri masa jabatannya pada 2 Oktober 1971, dan digantikan oleh Drs. Mohamad Hasan. Namanya diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Bahayangkara di Mamuju dengan nama Rumah Sakit Bhayangkara Hoegeng Imam Santoso.

6. Jenderal Polisi (Purn) Drs Mohamad Hasan

Jenderal Polisi (Purn) Drs Mohamad Hasan menjabat sebagai Kapolri pada 1971–1974. Selepas itu, pria kelahiran lahir Muaradua, 20 Maret 1920 ini menjadi anggota MPR dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia (1974-1978).

Sepanjang karirnya, Mohamad Hasan telah menerima 17 bintang tanda jasa. Ia meninggal dunia pada 23 Februari 2005 di RSPP dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

7. Jenderal Polisi (Purn) Widodo Budidarmo

Jenderal Polisi (Purn) Widodo Budidarmo lahir di Surabaya, Jawa Timur, 1 September 1927. Dia menjabat Kapolri pada periode 1974-1978.

Salah satu prestasi Kapolri Widodo Budidarmo adalah ketika Polri sepakat mendirikan Kantor Bersama 3 Instansi (Samsat) di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ketiga instansi itu diantaranya Polri, Pemda DKI Jakarta, dan Perum AK Jasa Raharja yang membuka kantor seatap di Polda.

Program bersama ini dioperasikan dalam rangka pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, seperti STNK, BPKB dan lain-lain. Pada masa Widodo pula, pemerintah mengeluarkan UU No. 9 tentang Narkotik, tertanggal 26 Juli 1976.

Pada masa Kapolri Widodo, diterbitkan juga sebuah Skep Kapolri yang khusus mengenai Satama Satwa guna menunjang langkah-langkah operasional Polri (1977).

Jenderal Widodo meninggal dunia di Jakarta dalam usia 89 tahun, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

8. Jenderal Polisi (Purn) Prof Dr Awaloeddin Djamin

Jenderal Polisi (Purn) Prof Dr Awaloeddin Djamin menjabat sebagai Kapolri pada periode 1978 sampai 1982. Sebelumnya, pria kelahiran Padang, Sumatra Barat ini juga pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja pada Kabinet Ampera (1966) dan Duta Besar.

Sebelum ditugaskan sebagai Duta Besar untuk Jerman Barat (1976), Awaloeddin terlebih dulu menjadi Direktur Lembaga Administrasi Negara(1970). Dia kemudian dipanggil pulang ke Jakarta untuk dilantik Presiden Soeharto menjadi Kapolri, pada 26 September 1978.

Pada masa kepemimpinannya, organisasi Polri diarahkan menjadi lembaga yang dinamis dan profesional, dan pada masa Awaloeddin pula KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 sebagai hasil karya bangsa Indonesia, disahkan DPR RI.

KUHAP sebagai pengganti Het Herziene Inlandsh Reglement (HIR), hukum acara pidana produk kolonial Belanda yang dianggap telah usang dan tidak manusiawi. Dalam hal ini, Polri berperan aktif menyumbangkan pokok-pokok pikiran untuk materi KUHAP baru itu.

Hasratnya dalam bidang pendidikan ternyata belum sirna. Setelah tidak lagi menjadi Kapolri, dia masih bersedia menjabat sebagai Dekan PTIK yang notabene berada di bawah Kapolri.

Awaloedin tidak mau terjebak dalam status simbol, karena itu dia memilih tetap menerima jabatan Dekan PTIK. Mantan Dubes RI Jerman Barat meninggal di Jakarta, 31 Januari 2019 pada usia 91 tahun.

9. Jenderal Polisi (Purn) Anton Soedjarwo

Jenderal Polisi (Purn) Anton Soedjarwo lahir di Bandung, Jawa Barat, 21 September 1930. Anton menjabat Kapolri sejak 4 Desember 1982 hingga 1986. Ia meninggal di Jakarta, 18 April 1988 pada umur 57 tahun.

Berikut ini rekam jejak karier Anton:

1952 – lulus dari SMU di Magelang

1954 – lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) di Sukabumi

1954-56 – Inspektur Kepala Kepolisian di Palopo

1956 – ajudan Kapolri Sukanto Tjokrodiatmodjo

1956-57 – Kepala Bagian Lalu-lintas di Makassar

1957-58 – Atase Seksi Hubungan Luar Negeri Biro Organisasi Markas Besar Polri

1959-61 – Komandan Pasukan di Brimob

1960 – pelatihan ranger di Porong

1961 – pelatihan infantri di Amerika Serikat

1962-64 – Komandan Batalyon 1232/Pelopor di Brimob

1962 – memimpin unit yang masuk ke Irian Barat

1964-72 – Komandan, Resimen Pelopor, Brimob

1968 – menghadiri Police Staff College di Lembang

1969 – lulus kursus pasukan penerjun payung di Sukasari

1969-72 – mengepalai Kepolisian wilayah Tanjung Priok dan Pasar Ikan

1972-74 – Komandan, Kores 102, Kodak 10 di Malang

1974 – Komandan, Komapta

1974 – Komandan, Komando Daerah Kepolisian (Kodak) 11 (Kalimantan Barat)

1978 – Komandan, Kodak 2 (Sumatra Utara)

1978 – 82 – Brigjen (Pol.), kemudian Mayjen (Pol.), Kodak 7 (Jakarta Raya)

1982 – 1986 – Kapolri

10. Jenderal Polisi (Purn) Mochamad Sanoesi

Jenderal Polisi (Purn) Mochamad Sanoesi lahir di Bogor, Jawa Barat, 15 Februari 1935. Sanoesi menjabat sebagai Kapolri sejak 7 Juni 1986 hingga 19 Februari 1991.

Kapolri Mochamad Sanoesi mempunyai pandangan bahwa dalam menjalankan tugas, Polri harus mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, baik yang dimilikinya sendiri maupun yang ada pada masyarakat.

Selain itu, seluruh potensi yang ada harus dinamis agar mampu mendukung tugas-tugas Polri. Berangkat dari itulah, Sanoesi sebagai Kapolri kemudian mencanangkan motto Optimasi dan Dinamisasi yang kemudian terkenal dengan istilah Opdin.

Dari pengalaman bertugas di kewilayahan dan di bidang pendidikan, Sanoesi melihat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Polri perlu ada penyempurnaan mekanisme dan sistem pendidikan Polri.

Dia pun mengajukan wawasan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya Polri mutlak harus dilandasi dengan penggunaan ilmu dan teknologi.

Maka, lahirlah falsafah Vidya Satyatama Mitra, yang berarti, Pengetahuan adalah Sahabat Paling Setia. Agar wawasan itu terus diingat, kemudian dilekatkan pada Pataka Kobangdildat Polri berupa Sasanti Widya Satyatama Mitra.

Saat menjabat Askamtibmas Kasum ABRI, Sanoesi diperintahkan menyusun Strategi Pembinaan Kamtibmas jangka sedang (1984-1988). Naskah inilah yang kelak menjadi embrio dari penggelaran Strategi Opdin (Optimasi dan Dinamisasi) sewaktu Sanoesi menjabat Kapolri.

Strategi Opdin ini juga dimaksudkan sebagai benang merah kelanjutan dari kedua Strategi Kapolri sebelumnya, yaitu “Pola Dasar Pembenahan Polri” oleh Kapolri Jenderal Pol DR Awaloedin Djamin MPA, dan “Rencana Konsolidasi dan Fungsionalisasi (Rekonfu)” oleh Kapolri Jenderal Pol Anton Soedjarwo.

Semua itu didasarkan pada kesadarannya bahwa proses pembangunan Polri dan citranya dalam masyarakat bukanlah merupakan proses yang ditempuh secara terpenggal-penggal, melainkan merupakan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan dan konsisten.

Atas segenap pengabdiannya, antara lain Sanoesi menerima Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara Utama, dan Bintang Yudha Dharma Nararya. Sementara dari dunia internasional dia menerima Bintang Pratama Born (Thailand), Bintang Panglima Satya Mahkota (Malaysia), dan Comandeur de la Legian D’honneur.

11. Jenderal Polisi (Purn) Kunarto

Jenderal Polisi (Purn) Kunarto lahir di Yogyakarta, 8 Juni 1940. Kunarto menjabat sebagai Kapolri periode 1991-1993. Ia masuk pendidikan polisi, PTIK angkatan IX pada 1961. Ia pernah menjabat sebagai ajudan mantan Presiden Soeharto dari 1979 hingga 1986.

Dia juga pernah menjabat Wakil Kepala Polda Metro Jaya dari 1 September 1986-Desember 1987, serta sebagai Kapolda Sumatera Utara periode 1987-1989. Pada 11 Agustus 1993, ia dilantik sebagai Wakil Ketua BPK RI mendampingi J.B. Sumarlin, dan bertugas sampai 1998.

Kunarto meninggal dunia di Rumah Sakit Internasional Surabaya, 28 September 2011. Jenazahnya disemayamkan di STIK-PTIK Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan dengan acara kemiliteran.

12. Jenderal Polisi (Purn) Drs Banurusman Astrosemitro

Jenderal Polisi (Purn) Drs Banurusman Astrosemitro lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 28 September 1941. Dia adalah mantan Kapolri peridoe 1993-1996. Sebelum menjadi Kapolri, dia pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya.

Banurusman menyelesaikan pendidikan menengah atasnya di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Lalu pada 1 September 1961, dia masuk dinas kepolisian dengan mengikuti serangkaian pendidikan kepolisian, hingga tamat pada Februari 1965 dengan pangkat Letnan Satu.

Jenderal bintang empat Polri ini meninggal di Jakarta, 6 November 2012, pada usia 71 tahun.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa (Foto: PMJ News/Ilustrasi/Fif)

13. Jenderal Polisi (Purn) Drs Dibyo Widodo

Jenderal Polisi (Purn) Drs Dibyo Widodo lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, 26 Mei 1946. Ia adalah Kapolri ke-13 yang mempertegas peran kepolisian sebagai pengayom masyarakat.

Hal ini sesuai dengan latar belakang tugas yang diemban oleh lulusan PTIK tahun 1975, yang tidak bergeser dari berbagai permasalahan yang selalu muncul di masyarakat.

Selama periode kepemimpinannya yang ditandai dengan adanya peristiwa penting bagi bangsa dan negara yakni Pemilihan Umum 1997, menunjukkan bahwa dia memang dituntut oleh tugas yang memerlukan disiplin tinggi maupun kerja sama tim yang solid.

Garis kebijakan yang dikeluarkan sejak dilantik pada 18 Maret 1996 lalu tertuang dalam butir-butir kebijakan, yaitu: Sosialisasi Gerakan Displin National, Pembentukan/Kerja Sama Tim, Konsistensi Pendekatan Hukum, Pelayanan Terbaik dan Amankan dan Sukseskan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998, yang diarahkan untuk mewujudkan penampilan individu, penampilan satuan dan penampilan operasional.

Pengalaman lapangan yang luas, termasuk di daerah yang potensi konfliknya cukup tinggi semacam Surabaya dan Medan, cukup untuk memberi bekal bagi seorang pemimpin dengan beban yang tidak kecil.

Dibyo Widodo memulai kariernya di kepolisian sejak 1 Desember 1968 dengan pangkat Inspektur Polisi tingkat II. Mengawali tugas sebagai Perwira Operasi di Komres 1012 Surabaya.

Lonjakan kariernya tercatat setelah menyelesaikan tugas sebagai Kapolres Deli Serdang tahun 1986, dan kemudian diangkat sebagai ADC Presiden RI sampai 1992. Berturut-turut setelah itu ia menjabat sebagai Irpolda Sumut, Wakapolda Nusa Tenggara, Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya kemudian Kapolri.

Semasa menjabat Kapolda Metro Jaya banyak langkah taktis dilakukan maupun tindakan tegas yang seringkali membuat berdebar anak buahnya, karena sikapnya yang menindak segala bentuk penyimpangan di lingkungan Polri maupun dalam menghadapi gangguan kamtibmas di Ibu Kota. Dia tak segan-segan bertindak keras tanpa pandang bulu.

Untuk melayani dengan cepat segala keluhan masyarakat, muncullah gagasan pembentukan satuan Unit Reaksi Cepat atau lebih dikenal dengan singkatan URC, di mana setiap ada laporan dari masyarakat, dalam tempo singkat satuan Polri segera tiba di tempat kejadian.

Satuan khusus ini didukung oleh kendaraan roda empat dan roda dua dengan anggota yang terlatih dan handal, sehingga mampu menjadi tulang punggung kesatuan Polri dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas agar masyarakat merasa aman dan tenteram.

Pada masa kepemimpinannya, Polda Metro Jaya benar-benar dibuat tidak pernah tidur dan seolah-olah setiap jengkal tanah di wilayah Jabotabek ini selalu terdengar langkah anggota Polri berjalan seirama detak jarum jam.

Sebelum menduduki tampuk pimpinan tertinggi Polri, jauh-jauh hari masyarakat telah meramalkan bahwa nanti Jenderal ini pasti segera berpindah kantor dari Semanggi ke Trunojoyo.

Dibyo Widodo meninggal dunia akibat serangan jantung, setelah sebelumnya mengalami koma selama 2 hari. Ia meninggal di Singapura, 15 Maret 2012 pada usia 65 tahun.

14. Jenderal Polisi (Purn) Drs Roesmanhadi

Jenderal Polisi (Purn) Drs Roesmanhadi lahir di Madura, Jawa Timur, 5 Maret 1946. Dia menjabat Kapolri periode 1998 sampai 2000. Sebelumnya, Roesmanhadi adalah perwira tinggi Mabes ABRI sebagai Staf Ahli Menhankam Bidang Kamtibmas.

Pendidikan militer yang pernah ditempuh oleh Roesmanhadi adalah PTIK angkatan 11, Sespim Polisi pada 1980, Sesko ABRI tahun1990 dan kursus Lemhannas pada 1992.

Roesmanhadi juga pernah menjabat Wakapolda Kalbar pada 1991, Wakapolda Jatim pada 1992, Kapolda Sumatera Utara pada 1993, Kapolda Jatim tahun 1995, Demin Kapolri pada 1996.

15. Jenderal Polisi (Purn) Drs Rusdihardjo

Jenderal Polisi (Purn) Drs Rusdihardjo lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 7 Juli 1945. Ia menjabat Kapolri dari 4 Januari 2000 hingga 22 September 2000. Setelah tidak lagi menjabat sebagai kapolri, ia menjadi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia hingga 2006.

Ia sempat mendapat kecaman pada awal 2005 karena meminta maaf kepada pemerintah Malaysia, akibat peristiwa pembakaran bendera Malaysia dalam aksi unjuk rasa di depan kedubes Malaysia terkait kasus Ambalat.

Rusdihardjo resmi diterima di Akademi Kepolisian di Sukabumi pada 1964. Kemudian ia lulus Baccaloreat PTIK pada 1967 dengan pangkat letnan dua. Ia ditempatkan sebagai perwira samapta di Komwil 73 (sekarang disebut polres) Jakarta Barat.

Pada 1971, Rusdihardjo melanjutkan pendidikan di PTIK tingkat (doktoral), yang diselesaikan pada 1974. Setelah menyelesaikan pendidikan di PTIK, selanjutnya Rusdihardjo mendapat tugas baru di Polda Kalimantan Barat dengan jabatan sebagai Kabag Reserse.

Pada 1979, Rusdihardjo berhasil lulus testing Sesko ABRI bagian Kepolisian. Sejak saat itulah, ia menjadi mahasiswa di Seskopol dan selesai pada 1980. Pada tahun yang sama, Rusdihardjo mendapat Surat Keputusan (Skep) baru, yaitu pindah ke kesatuan utama reserse narkotika di Mabes Polri, Jakarta.

Dua tahun kemudian, Rusdihardjo naik pangkat menjadi letnan kolonel (letkol) polisi dan ditempatkan di Kanit II Sattama Serse Narkotik Mabes Polri. Berdasarkan pengalamannya di bidang narkotika, Letkol Polisi Rusdihardjo diangkat sebagai Kasubdit Reserse Narkotika.

Rusdihardjo memegang jabatan sebagai Kasubdit Reserse Narkotika di Mabes Polri cukup lama, yakni hingga 1989. Banyak hal yang telah dilakukannya, salah satunya adalah mengembangkan teknik dan taktik untuk menanggulangi masalah narkotika, teknik tersebut ditemukan oleh Rusdihardjo dan dinamakan Controlled Delivery.

Teknik tersebut berhasil membongkar sindikat narkoba antarnegara, selanjutnya teknik ini digunakan dan disahkan oleh semua anggota PBB pada Februari 1988 melalui Sidang Umum Divisi Narkotika PBB di Wina.

16. Jenderal Polisi (Purn) Surojo Bimantoro

Jenderal Polisi (Purn) Surojo Bimantoro lahir 1 November 1946. Ia menjabat sebagai Kapolri sejak 23 September 2000 hingga 21 Juli 2001. Ia dipilih oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), akan tetapi ditentang oleh kalangan internal Polri.

Pada 21 Juli 2001, Presiden Abdurrahman Wahid memberhentikan Surojo Bimantoro sebagai Kapolri karena telah diangkat sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia, dan melantik Wakapolri Letnan Jenderal (Pol) Chairuddin Ismail sebagai penggantinya.

17. Jenderal Polisi (Purn) Da’i Bachtiar

Jenderal Polisi (Purn) Da’i Bachtiar lahir di Indramayu, Jawa Barat, 25 Januari 1950. Ia menjabat sebagai Kapolri dari 29 November 2001 hingga 7 Juli 2005. Jenderal bintang empat ini juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia 2008-2012.

Ia pernah menjadi anggota Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998 (TGPF). Pada 15 Oktober 2002, ia mengumumkan bahwa hasil penyelidikan para penyelidik Indonesia pada lokasi Bom Bali 2002 telah berhasil menemukan bekas bahan peledak plastik C-4.

Setelah salah satu tersangka Bom Bali, Amrozi, ditangkap, Da’i mengadakan pertemuan dengannya. Pada kesempatan itu, Da’i Bachtiar tampak gembira, berjabatan tangan, dan berfoto dengan Amrozi.

18. Jenderal Polisi (Purn) Drs Sutanto

Jenderal Polisi (Purn) Drs Sutanto lahir di Comal, Pemalang, Jawa Tengah, 30 September 1950. Ia menjabat sebagai Kapolri sejak 8 Juli 2005 hingga 30 September 2008. Selepas itu, Sutanto menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Indonesia dari 2009-2011.

Beberapa peristiwa penting semasa menjabat sebagai Kapolri:

– Pencanangan pemberantasan perjudian pada 100 hari pertama menjabat yang terhitung sukses dalam pelaksanaannya.

– Penangkapan buronan terorisme asal Malaysia, Dr. Azahari

– Pengungkapan identitas para pelaku Bom Bali 2005

– Penyelesaian kasus penyuapan saat penanganan kasus pembobolan Bank BNI, dengan tersangka Brigjen Ismoko, Komisaris Besar Irman Santosa dan Komisaris Jenderal Suyitno Landung.

19. Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri

Jenderal Polisi (Purn) Drs Bambang Hendarso Danuri lahir di Bogor, Jawa Barat, 10 Oktober 1952. Ia menjabat sebagai Kapolri sejak 1 Oktober 2008 hingga 22 Oktober 2010.

Bambang adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1974 dan meraih gelar sarjana dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta.

Berikut Karier Bambang selama di Korps Bhayangkara :

Wakasat Sabhara Polresta Bogor Polda Jawa Barat(1975)

Kapolres Jayapura Polda Papua (1993)

Wakapolwil Bogor Polda Jawa Barat (1994-1997)

Kadit Serse Polda Nusa Tenggara Barat (1997–1999)

Kadit Serse Polda Bali (1999–2000)

Kadit Serse Polda Jawa Timur (2000)

Kadit Serse Polda Metro Jaya

Kapolda Kalimantan Selatan (2005)

Kapolda Sumatra Utara (2005–2006)

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (2006–2008)

Kapolri (2008–2010)

20. Jenderal Polisi (Purn) Timur Pradopo

Jenderal Polisi (Purn) Drs Timur Pradopo, S.I.K. lahir di Jombang, Jawa Timur, 10 Januari 1956. Dia menjabat sebagai Kapolri sejak 22 Oktober 2010 hingga 25 Oktober 2013.

Sebelum dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Timur Pradopo sebelumnya menjabat Kabaharkam Polri. ia diusulkan oleh Presiden SBY sebagai calon Kapolri kepada DPR RI.

Dia mengungguli Komjen Pol Nanan Soekarna (Irwasum Polri) dan Komjen Pol Imam Sudjarwo (Kalemdiklat Polri), yang sebelumnya sebagai kandidat kuat calon Kapolri. Pada 19 Oktober 2010, Timur disahkan sebagai Kapolri dalam Sidang Paripurna DPR.

Saat Tragedi Trisakti, Timur Pradopo menjabat Kapolres Jakarta Barat. Dia dipanggil Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM), tetapi tidak memenuhi panggilannya. Ia juga pernah bekerja sama dengan Front Pembela Islam (FPI) untuk menjaga ketertiban Jakarta.

21. Jenderal Polisi (Purn) Sutarman

Jenderal Polisi (Purn) Drs Sutarman, S.I.K. lahir di Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah, 5 Oktober 1957. Ia menjabat sebagai Kapolri sejak 25 Oktober 2013 hingga 2015. Sutarman dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta pada 25 Oktober 2013.

Sebelumnya ia merupakan Kabareskrim Mabes Polri yang menjabat sejak 6 Juli 2011 hingga 24 Oktober 2013. Dia didapuk sebagai orang nomor satu di Bareskrim menggantikan Ito Sumardi Ds yang pensiun.

Jenderal Sutarman tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Pada tahun 2000, dia adalah Ajudan Presiden RI pemerintahan Abdurrahman Wahid. Kemudian, akhir 2004, dia menjabat Kapolwiltabes Surabaya, lantas berturut-turut sebagai Kapolda Kepri, Kaselapa Lemdiklat Polri, lalu Kapolda Jabar, dan Kapolda Metro Jaya.

22. Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti

Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti lahir di Paleran, Umbulsari, Jember, Jawa Timur, 24 Juli 1958. Ia menjabat sebagai Kapolri mulai 17 April 2015, sejak Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), dan sebelum itu mengemban tugas sebagai Kabaharkam Mabes Polri.

Badrodin Haiti dikenal karena kesederhanaan, integritas, ketegasannya, dari 2 Agustus 2013 hingga pengangkatannya sebagai Wakapolri pada 27 Februari 2014.

Badrodin merupakan alumnus terbaik Akpol 1982 (meraih Adhi Makayasa) yang pernah menjabat Kapolda Banten, Kapolda Sulawesi Tengah, dan Kapolda Sumatra Utara.

Badrodin menjadi orang nomor dua (Wakapolri) di Korps Bhayangkara menggantikan seniornya, Komjen Pol Drs Oegroseno yang pensiun. Pengangkatan Badrodin diumumkan sendiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Sutarman.

23. Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian

Jenderal Polisi Prof Drs Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 26 Oktober 1964. Ia menjabat sebagai Kapolri sejak 14 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019. Kini jenderal bintang enpat itu dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri.

Tito termasuk seorang polisi yang mendapat kenaikan pangkat cukup cepat. Saat masih menyandang pangkat AKBP, ia memimpin tim Densus 88 yang berhasil melumpuhkan teroris Dr. Azahari di Batu, Jawa Timur, pada 9 November 2005.

Pangkatnya dinaikkan dan ia menerima penghargaan dari Kapolri saat itu, Jenderal Polisi Sutanto bersama dengan para kompatriotnya seperti Idham Azis, Saiful Maltha, Petrus Reinhard Golose, Rycko Amelza Dahniel, dan lainnya.

Tito juga pernah memimpin sebuah tim khusus kepolisian yang berhasil membongkar jaringan teroris pimpinan Noordin M. Top. Atas prestasi ini, pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal Polisi dan diangkat menjadi Kepala Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri.

Kariernya terus menanjak, dan dia sempat menjabat sebagai Kapolda Papua dan Kapolda Metro Jaya. Pada 14 Maret 2016, ia diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggantikan Komjen Pol Saud Usman Nasution yang akan pensiun.

Pada 15 Juni 2016, Presiden Joko Widodo mengirim surat kepada DPR, yang isinya menunjuk Tito sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti yang akan segera pensiun. DPR menyetujuinya dalam sidang paripurna pada awal Juli 2016.

Tito resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Juli 2016. Dengan jabatan ini, ia menjadi lulusan AKPOL angkatan 1987 tercepat yang menyandang pangkat bintang empat.

24. Jenderal Polisi Idham Azis

Jenderal Polisi Drs Idham Azis, M.Si lahir di Kendari, Sulawesi Tenggara, 30 Januari 1963. Ia adalah seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kapolri sejak tanggal 1 November 2019 hingga saat ini.

Idham menggantikan Jenderal Pol Tito Karnavian. Jenderal bintang empat ini berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum menjadi Kapolri, dia menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

Pada tanggal 23 Oktober, Presiden Joko Widodo mengusulkan nama Idham sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Tito Karnavian yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri.

Rapat pleno Komisi III memutuskan bahwa mereka menyetujui pencalonan Idham secara aklamasi. Keputusan ini disahkan oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR-RI dalam sidang paripurna yang digelar sehari setelahnya.

Presiden Jokowi resmi melantik Idham sebagai Kapolri pada tanggal 1 November 2019.

Kapolri Idham termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat cukup cepat saat tergabung dalam tim Bareskrim, dengan prestasi melumpuhkan teroris Dr Azahari dan kelompoknya di Batu, Jawa Timur, pada tanggal 9 November 2005.

Ia mendapat penghargaan dari Kapolri saat itu, Jenderal Sutanto, bersama dengan para kompatriotnya, Tito Karnavian, Petrus Reinhard Golose, Rycko Amelza Dahniel, dan kawan-kawan.(Hdi)

Komentar

News Feed