oleh

Mendikbud Targetkan Kebijakan Merdeka Belajar Tercapai 15 Tahun

PMJ – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menekankan prinsip keberlanjutan untuk memastikan kebijakan Merdeka Belajar tetap berlanjut dan semua target akan tercapai pada 15 tahun ke depan.

“Semua yang kita lakukan dalam Merdeka Belajar merupakan prinsip keberlanjutan untuk mencapai critical mass (batas minimum) sekitar 20 persen,” ungkap Nadiem di Jakarta, Sabtu (4/7/2020).

“Sehingga memastikan kondisi yang baik bagi sistem pendidikan agar dapat beroperasi secara mandiri dan tidak dapat diputarbalikkan,” sambungnya.

Prinsip keberlanjutan tersebut dapat ditempuh antara lain dengan melakukan revisi berbagai peraturan perundangan. Salah satunya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Kemendikbud juga merevisi berbagai peraturan teknis yang bertujuan menyederhanakan proses administratif dan perluasan jangkauan penerima manfaat. Misalnya, penyederhanaan mekanisme pencairan dana BOS dan memperluas jangkauannya ke sekolah swasta.

Nadiem mengatakan, terdapat 11 target yang menjadi fokus utama Merdeka Belajar tahun 2030-2035. Sebanyak enam target berada di kategori pendidikan dasar dan menengah, dua target di tata kelola, dan tiga target pada pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi.
Berikut rincian target masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

A. Kategori pendidikan dasar dan menengah:

  1. Peningkatan Skor PISA (standar pendidikan internasional) untuk Literasi sebesar 451, Numerasi sebesar 407, dan Sains sebesar 414;
  2. Jumlah Sekolah Penggerak mencapai 30 ribu;
  3. Angka Partisipasi Kasar untuk prasekolah sebesar 85 persen, SD hingga SMA mencapai 100 persen;
  4. Jumlah guru yang lulus program Pendidikan Profesi Guru (PPG) baru mencapai 400 ribu;
  5. Jumlah Guru Penggerak mencapai 300 ribu;
  6. Jumlah Kepala Sekolah yang diangkat dari latar belakang Guru Penggerak mencapai 150 ribu.

B. Kategori tata kelola:

  1. Peningkatan Anggaran Pendidikan yang ditransfer langsung ke sekolah mencapai 45 persen;
  2. Peningkatan Kontribusi sektor swasta untuk sektor pendidikan dalam persentase Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 1,6 persen;

C. Kategori pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi:

  1. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar pendidikan tinggi hingga mencapai 50 persen;
  2. Jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan (termasuk yang melanjutkan pendidikannya dalam satu tahun setelah kelulusan) sebanyak 85 persen untuk SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
  3. Jumlah pengajar yang memiliki pengalaman atau sertifikasi industri mencapai 85 persen untuk SMK dan pendidikan tinggi vokasi.(Hdi)

Komentar

News Feed