PMJ - Indonesia bakal kembali menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Agustus 2020 mendatang. Dalam masa presidensi itu, Indonesia yang menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 siap mengusung tema “Penanggulangan Terorisme”.

"Mengambil tema itu ada dua hal yang akan disasar. Pertama, perbaikan metode kerja dari rezim-rezim sanksi terkait penanggulangan terorisme. Kedua, mendorong memperkenalkan soft approach," terang Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Grata Endah Werdaningtya di Jakarta, Senin (16/12/2019).

Lanjut Grata, terdapat dua hal tersebut penting untuk diangkat karena rezim sanksi di DK PBB cenderung menggunakan hard approach (pendekatan keras) dan seringkali mengabaikan dampak-dampak kemanusiaan.

"Kalau masuk daftar sanksi teroris DK PBB itu seperti tidak bisa keluar. Padahal ada dampak kemanusiaan dengan masuknya orang ke daftar sanksi teroris, terutama keluarga," ujarnya menambahkan.

Masih dari penuturan Grata, isu soft approach sebenarnya telah mulai diangkat. Di antaranya, dalam Resolusi DK PBB 2396 mengenai pejuang teroris asing (FTF). Resolusi tersebut mulai menekankan pada aspek multidimensional yang mana permasalahan FTF tidak akan selesai dengan hanya memberikan sanksi kepada seseorang, namun juga harus ada pemahaman akar penyebab terjadinya migrasi seseorang menjadi FTF.

Menurut ia, perlu diangkat proses-proses pencegahan di dalam negeri agar orang tidak bermigrasi menjadi FTF dan membangun resiliensi suatu negara pada saat FTF kembali ke negara asalnya.

"Hal-hal ini yang menjadi warnanya Indonesia. Negara-negara lain umumnya menggunakan hard approach. Sementara kita bisa combine (dengan soft approach)," tuturnya kembali.

Sedangkan, untuk tema presidensi 'Penanggulangan Terorisme', Kemenlu akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Untuk diketahui, Indonesia mendapat giliran menjabat sebagai Presiden DK PBB selama sebulan penuh pada Mei 2019. Tema utama yang diusung Indonesia dalam kepemimpinan sebelumnya yaitu, “Menabur Benih Perdamaian atau Investing in Peace”. (DBS/ FER)