test

Politik

Rabu, 13 November 2019 15:13 WIB

Jokowi Khawatir CPO Indonesia Dilarang Masuk Uni Eropa

Editor: Lely

Presiden Joko Widodo menghadiri sekaligus meresmikan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda Tahun 2019. (foto: IG @sekretariat.kabinet)

PMJ – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rasa khawatirnya jika minyak kelapa sawit alias CPO yang menjadi produk unggulan Indonesia di banned atau diblokir oleh Uni Eropa. Terlebih saat ini kondisi neraca perdagangan Indonesia masih defisit.

Jokowi menuturkan, jika kondisi neraca perdagangan serta neraca transaksi berjalan (CAD) Tanah Air sudah surplus, pemerintah berani melawan dengan memblokir kembali serbuan impor. "Kalau dua ini rampung kita berantem dengan negara lain berani,” kata Jokowi di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

“Tapi kalau dua ini belum diselesaikan misalnya CPO kita di banned ke Eropa kita masih mikar-mikir. Tapi kalau neraca perdagangan dan transaksi berjalan kita surplus, yang nge-banned CPO kita kita potong impor-impor mobil, impor barang kita stop. Tapi kalau posisi seperti ini kita masih hitung-hitungan untung atau rugi," sambungnya.

Jokowi mengajak seluruh pejabat daerah untuk menyelesaikan masalah defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan melalui percepatan investasi dan peningkatan ekspor. Menyederhanakan proses perizinan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan para pejabat daerah.

"Saya titip kepada daerah kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, sudah tutup mata tanda tangan izinnya, secepat-cepatnya, urusan keamanan back up dari Polres, agar muncul cipta lapangan kerja yang kita inginkan,” ujar Jokowi.

“Atau ada orang datang ini membangun pabrik substitusi impor, barang-barang yang saat ini masih impor dan mau bikin di sini tutup mata dan tanda tangan secepat-cepatnya nggak usah ditanya sudah saya berikan," tambahnya.

Jokowi juga minta seluruh pejabat daerah agar melibatkan UMKM pada setiap kegiatan investasi yang masuk. "Saya sudah titip ke menteri, jangan sampai ada investasi yang ikut dari Jakarta lagi, pengusaha daerah ikut, kalau tidak ada yang ikut tolong dilibatkan, nanti akan saya tegur langsung," pungkasnya. (BHR)

BERITA TERKAIT