test

Politik

Kamis, 7 November 2019 11:41 WIB

Anggota DPRD Ini Sebut Gubernur Anies Baswedan Amatiran dan Alergi Transparansi

Editor: Ferro Maulana

Anggota DPRD DKI Terpilih PSI, William Aditya. (Foto : PMJ/Fjr).

PMJ - Masih dari kontroversi anggaran DKI Jakarta, William Aditya Sarana tak segan menyebut Anies Baswedan sebagai gubernur amatiran. William juga mengatakan Anies Baswedan alergi terhadap transparansi.

Politikus dari Partai Solidaritas Indonesia itu menyampaikannya dalam tayangan YouTube Mata Najwa, pada Kamis (07/11/2019). "Ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Pak Gubernur Anies Baswedan ini adalah Gubernur yang amatiran," ungkap William.

Selain itu, Anggota DPRD DKI Jakarta ini juga menyebut Anies Baswedan tak paham soal proses penggaran APBD yang benar. "Mengapa saya bilang amatiran? Karena Pak Anies Baswedan ini tidak paham soal proses penggaran dengan baik," tegas William

"Karena kenapa? di DPRD itu di bulan Juli kami diberikan KUA-PPAS itu Rp95 triliun. Lalu pada pembahasan di banggar menjadi Rp89 triliun ada pengurangan Rp 6 triuliun. Jadi Pak Anies Baswedan ini memberikan barang mentah kepada DPRD," kesalnya menambahkan.

William mengungkapkan, DPRD seharusnya menerima rancangan anggaran yang sudah diedit oleh eksekutif yaitu gubernur. "Jadi DPRD seharusnya menerima yang sudah bersih di eksekutif tiba-tiba ke DPRD kita bersih-bersih lagi. Kami baru diberitahu ada pengurangan (Rp) 89 triliun itu dan tidak ada postur pembelanjaannya, hanya pendapatannya saja," keluhnya.

Tak hanya itu, masih dari penuturannya, alasan mengatakan Anies Baswedan alergi terhadap transparansi. "Yang kedua kenapa saya bilang alergi transparansi? karena harusnya dokumen RAPBD 2020 ini sudah di unggah ke website. Dan terakhir saya mengatakan PNS dan ASN sudah memiliki niat untuk transparan tapi Pak Anies Baswedan ini saja yang enggak mau," sambungnya.

Terakhir, William memberikan ultimatum kepada Anies Baswedan, untuk segara mengunggah dokumen RAPBD 2020 ke website resmi. "Saya mengultimatum, paling telat 11 November Gubernur Anies Baswedan segera mengunggah dokumen RAPBD ke website. Kalau tidak mengunggah juga kami dari fraksi PSI akan mencari cara lebih keras lagi," pungkasnya. (TBN/ FER).

BERITA TERKAIT