PMJ NEWS -  Anggota Hubungan KADIN dengan TNI sekaligus Direktur Utama PT Dwimitra Pasifik Internasional Guntur Muchtar mendampingi Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, di Ruang Kerja Panglima TNI, di Subden Denma Mabes TNI, Jakarta, Senin (6/6/22).

Dalam pertemuan tersebut, Guntur Muchtar mengapresiasi komitmen Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam melibatkan pelaku usaha swasta dalam negeri untuk memperkuat industri pertahanan nasional.

"PT Dwimitra Pasifik Internasional sebagai perusahaan swasta yang bergerak di penyediaan dan pendistribusian berbagai macam alat senjata api serta komponen pendukung lainnya, merupakan bagian dari pelaku usaha swasta dalam negeri yang menopang tumbuh dan berkembangkanya Industri Pertahanan Nasional,” terang Guntur Muchtar usai bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, di Ruang Kerja Panglima TNI, di Subden Denma Mabes TNI, Jakarta, Senin (6/6/22).

“Selain terhadap Panglima TNI, apresiasi tinggi juga harus diberikan kepada Presiden Joko Widodo, yang dalam peringatan HUT ke-76 TNI pada 5 Oktober 2021 lalu, telah menekankan agar pelaku usaha swasta dalam negeri dilibatkan dalam industri pertahanan nasional," ujarnya menambahkan.

Turut hadir mendampingi Panglima TNI, antara lain Kababinkum TNI Mayjen TNI Agus Dhani Mandaladikari dan Waaster Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) I Made Wahyu Santoso.

Guntur Muchtar menuturkan, selain menjadi mitra strategis langsung bagi TNI, Kementerian Pertahanan, dan stakeholder pemerintahan terkait lainnya, pelaku usaha swasta juga bisa menjadi mitra strategis bagi BUMN yang bergerak di industri pertahanan, seperti PINDAD.

Sehingga antara pemerintah, BUMN, dan swasta bisa saling menopang dan menguatkan, demi terwujudnya kedaulatan industri pertahanan nasional. Keterlibatan peran swasta juga menjadi bagian dalam semangat bela negara menjaga kedaulatan bangsa dan negara, sekaligus menjadi bagian dari Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.

"Saya sendiri telah berkunjung ke berbagai negara, seperti Ceko dan berbagai negara lainnya di kawasan Eropa, untuk melihat kondisi industri pertahanan mereka. Hasilnya, terlihat jelas bahwa dari segi Sumber Daya Manusia, teknologi, maupun teknis kesiapan produksi lainnya,” tutur Guntur Muchtar.

 “Sebetulnya kondisi pelaku usaha swasta maupun BUMN Indonesia yang bergerak di industri pertahanan terbilang sangat baik. BUMN dan pelaku usaha swasta dalam negeri sudah sangat siap memenuhi kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Alpalhankam), hanya tinggal butuh dukungan political will yang kuat dari pemerintah," urainya melanjutkan.

Guntur Muchtar menambahkan, pelibatan swasta dalam menopang kedaulatan industri pertahanan nasional juga bisa mengurangi beban keuangan yang harus ditanggung negara.

Hal itu mengingat untuk menyiapkan Alpalhankam yang modern dan berteknologi tinggi, diperlukan research and development yang kuat, dengan biaya yang sangat besar. Dengan melibatkan swasta, beban research and development tersebut bisa sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha swasta.

"Sebagai gambaran, Turkish Aerospace Industry, sebagai perusahaan swasta yang bergerak di industri pertahanan Turki, sepanjang tahun 2020 sudah mengeluarkan sekitar USD 402 juta atau sekitar Rp 5,63 triliun untuk pengembangan research and development,” jelasnya.

Guntur Muchtar menjelaskan, industri pertahanan memiliki peran dan potensi yang besar dalam menopang perekonomian nasional. Sebagai gambaran, dari laporan Global Firepower 2019, diprediksi sepanjang tahun 2019 lalu, Indonesia telah mengeluarkan USD 6,9 miliar atau setara Rp 98 triliun untuk anggaran belanja militer.

Nilai tersebut masih lebih kecil dibandingkan Singapura yang memiliki anggaran belanja militer mencapai USD 9,7 miliar atau sekitar Rp 135 triliun.

"Kementerian Pertahanan juga memproyeksikan, sepanjang tahun 2020-2040, Indonesia membutuhkan sekitar Rp 1.700 triliun untuk Pemenuhan Alpalhankam. Jumlah tersebut sangat realistis, mengingat saat ini saja, TNI sedang memasuki tahap ketiga (2020-2024) penyelesaian Minimum Essential Force (MEF). Hingga tahun ini, MEF yang tercapai baru sekitar 60 persen," jelas Guntur Muchtar.

Guntur Muchtar kembali memaparkan, pada tahun 2024 nanti, jumlah kekuatan Alutsista MEF masing-masing matra TNI ditargetkan harus sudah bisa terpenuhi.

Antara lain, Matra Darat dengan 723.564 senjata ringan, 1.354 meriam/roket/rudal, 3.738 kendaraan tempur, dan 224 pesawat terbang. Marta Laut dengan 182 unit KRI, 8 kapal selam, 100 pesawat udara, dan 978 kendaraan tempur marinir. Sedangkan Matra Udara dengan 344 pesawat, 32 radar, 72 peluru kendali, dan 64 penangkis serangan udara.

"Dengan SDM yang handal dan didukung kesiapan teknologi produksi mumpuni, pelaku usaha swasta dalam negeri bersama BUMN yang bergerak di Industri Pertahanan sangat mampu memenuhi 50 persen lebih kebutuhan berbagai Alutsista tersebut,”ungkapnya.

“Dengan berkembangnya industri pertahanan nasional, secara otomatis lapangan pekerjaan bagi anak bangsa juga akan terbuka lebar. Sekaligus meneguhkan posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat," pungkas Guntur Muchtar.