PMJ NEWS - Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin menyebut aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diperbolehkan, apalagi di negara demokrasi.

"Tetapi, yang kita harapkan tidak anarkis, tidak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan kegaduhan. Ya, disampaikan secara wajar saja apa yang menjadi aspirasinya," jelas Ma'ruf Amin dalam keterangan, Kamis (8/9/2022).

Ma'ruf mengungkapkan, alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena penyaluran subsidi yang tidak tepat. Menurut dia, banyak masyarakat mampu yang justru menikmati subsidi tersebut.

Oleh karena itu, Ma'ruf mengatakan pemerintah harus mengambil kebijakan mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT) agar benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak menerimanya.

“Maka ini dilakukan penataan ulang supaya yang menerima itu benar-benar yang menerima. Kalau bahasa kiainya, ya’ta’u kullidzi haqqin haqqahu, memberikan hak kepada orang yang berhak,” tuturnya.

Meski terjadi kenaikan harga, Ma'ruf mengatakan pemerintah sudah menyiapkan bantalannya untuk masyarakat kurang mampu. “Selama ini (subsidi) tidak sampai (ke sasaran), karena itu diambil. Karena (subsidi) diambil (maka) bansos BBM yang kita berikan. Jadi, kita mulai lakukan penataan-penataan,” ujarnya.

Lebih lanjut Ma'ruf mengatakan yang terjadi saat ini bukan kenaikan harga BBM, melainkan penyesuaian atau normalisasi pada harga keekonomian. Dia menilai situasi global saat ini membuat harga BBM cukup tinggi.

“Karena kita sudah memberi bantalannya melalui bansos ini, kita harapkan tidak terlalu berpengaruh tapi akan terus kita amati. Pemerintah akan terus memantau akibat-akibat daripada itu dan terus untuk menjaga” tukasnya.