PMJ NEWS - Temu Bisnis Produk Dalam Negeri (PDN) tahap IV Tahun 2022 berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Kamis (6/10/2022).

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tercatat sebagai lembaga negara yang termasuk dalam 5 besar dengan belanja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) tertinggi dengan nilai belanja sebesar 56,2 Triliun Rupiah.

Dalam rangka menumbuhkan ekonomi Indonesia salah satunya dengan melakukan pembelanjaan produk dalam negeri. Dari anggaran PBJ tersebut, Polri telah melaksanakan penyerapan produk dalam negeri yang sudah mencapai diatas 70 persen. Hal ini mendapat apresiasi langsung dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan yang mewakili Presiden RI Joko Widodo dalam penyelenggaraan acara tersebut diatas.

Polri sebagaimana dikatakan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, berkomitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam hal penggunaan produk dalam negeri. Dengan target minimal 40% pada pengadaan barang dan jasa Polri.

“Sesuai arahan Pak Luhut (Menko Marvest) dan juga Pak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) menekankan kami, khususnya jajaran Slog Polri harus terus mengawal kebijakan pemerintah terkait Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN),” kata Gatot, Kamis (6/10/2022).

“Karena itu, Polri mengutamakan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri,” sambungnya.

Ditambahkan Gatot, komitmen Polri untuk terus melaksanakan pembelanjaan dalam negeri dengan bekerjasama pada pelaku industry dalam negeri, sebagai upaya menumbuhkan ekonomo Indonesia.

“Pemulihan ekonomi, yang salah satu strateginya adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Kita terus jalankan itu,” tandas Gatot Eddy.

Diketahui, pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Polri dan juga Pembentukan Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di 34 Polda dengan mensosialisasikan penerapan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa ke seluruh jajaran satuan kerja (Satker). Juga satuan wilayah (Satwil) dengan pembentukan fasilitator TKDN Polri sebanyak 30 orang melalui TOT TKDN.

Pelatihan penerapan P3DN dalam setiap tahap PBJ harus dilakukan dengan menggelar high level meeting bersama Kepala BPKP, Kepala LKPP dan Kementerian Perindustrian untuk membahas percepatan pengawasa dan pelaksanaan belanja PDN.

Dengan sosialisasi kepada produsen dan juga penyedia tentang sertifikasi TKDN barang dan jasa. Termasuk melakukan bimbingan teknis penghitungan TKDN jasa bagi penyedia.

Langkah itu diklaim berhasil meningkatkan jumlah pengadaan produk dalam negeri di institusi Polri. Berdasarkan data LKPP pada September 2022, Polri berhasil meraih peringkat pertama Kementerian atau Lembaga dengan persentase realisasi pengadaan produk dalam negeri sebesar 70,73 persen.

"Polri terus berupaya menciptakan pelayanan yang bersih, transparan dan akuntabel serta berkomitmen meningkatkan percepatan realisasi belanja produk dalam negeri di tahun mendatang," tegas Gatot.

Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah, demi pemulihan ekonomi nasional. Agar pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. (G20).