PMJ NEWS - Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin meminta agar dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp300 Triliun di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diusut tuntas.

Hal ini disampaikan Ma'ruf menanggapi pernyataan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD yang mengungkap dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.

"Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, saya kira terus diusut tuntas," tegas Wapres Ma'ruf Amin dalam keterangannya, Jumat (10/3/2023).

Wapres memastikan pemerintah tidak memberi ruang adanya penyelewengan anggaran negara. Jika ada hal-hal yang terindikasi penyimpangan atau penyelewengan keuangan maka sudah menjadi wewenang aparat penegak hukum.

Ma'ruf Amin meminta semua pihak berkoordinasi untuk bersama mengungkap teka teki transaksi mencrigakan tersebut yang disebut melibatkan ratusan pejabat.

"Hal-hal yang memang ada penyimpangan dan memang itu sudah ada indikasinya, itu memang menjadi kewenangan yang berwenang," ucapnya.

Ma'ruf juga mendorong internal Kemenkeu dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kemenkeu melakukan penelusuran terkait transaksi keuangan mencurigakan ini. Dia juga meminta semua pegawai pemerintah untuk menyampaikan LHKPN sebagai pertanggungjawaban harta kekayaannya.

Menurut Ma'ruf, LHKPN adalah aturan yang mengikat penyelenggara negara, ditambah dengan pengawasan publik saat ini. "Sebenarnya itu sudah menjadi aturan ya, semua pegawai termasuk di Kementerian Keuangan itu harus sudah melaporkan LKH setiap tahun," tuturnya.

"Dan itu kalau ada yang belum melaporkan saya kira perlu diteliti lagi, mencurigakan ya tentu diteliti, karena semuanya sudah melaporkan, untuk di Kementerian Keuangan saya kira di semua Kementerian lain sama saja. Ternyata memang masih ada yang tidak dilaporkan," imbuhnya.