PMJ NEWS -  Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Sahroni meminta Polri untuk memberantas kejahatan pembakaran hutan. Dirinya sepakat bahwa kejadian itu bukan menjadi bagian dari bencana alam.

Hal tersebut juga sebagai dukungan terhadap Polda Kalimantan Selatan yang sedang menyelidiki kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah itu.

“Kondisi sudah darurat, tidak bisa ditawar lagi. Yang membakar hutan harus ditindak dan diusut tegas,” terang Sahroni dalam siaran persnya, Senin (3/7/2023).

“Mau itu perorangan atau perusahaan, tangkap sampai ke atas-atasnya. Karena ini jelas-jelas kejahatan, bukan bencana alam. Jadi Polri harus berantas,” urainya melanjutkan.

Sahroni kembali meminta seluruh Polda untuk bersiaga penuh terhadap potensi karhutla di wilayah masing-masing.

Terlebih untuk Polda yang wilayahnya sudah memiliki track record menjadi wilayah rawan terjadi kebakaran.

“Seluruh Polda harus siaga penuh untuk tangani karhutla di wilayah tugasnya masing-masing,” tuturnya.

“Sistem pencegahan dan penanganannya harus dipastikan taktis, responsif, dan up to date. Seperti pemantauan lahan menggunakan drone yang bisa lebih dioptimalkan lagi,” tandasnya.