PMJ - Untuk memastikan temuan Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak atas dugaan  terjadinya praktek-praktek kekerasan terhadap anak dalam pengelolaan Panti Asuhan Elim HKBP di Kota Pematangsiantar, Tim Investigasi dan  Rehabilitasi Sosial  Komnas Anak dijadwalkan pekan depan segera melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pematang Siantar.

Selain itu, Komnas Anak juga mendatangi Panti Asuhan Elim  HKBP untuk melakukan indept investigasi atas dugaan  kekerasan terhadap anak sekaligus meminta penjelasan secara detail kepada seluruh pengelola dan pengurus Panti Asuhan Elim HKBP di Siantar dan anak-anak  penghuni panti asuhan terduga korban.

Untuk memenuhi standart investigasi dan informasi yang lebih akurat lagi, Tim Investigasi dan Rehabilitasi sosial Anak,  Komnas Perlindungan Anak secara khusus akan melakukan indept investigasi  terhadap anak-anak panti korban-korban kekerasan sebelumnya untuk diberikan kesempatan memberikan keterangan "testimoni"  atas fakta dan  pengalaman menjadi korban.

“Tujuannya guna  menambah informasi terhadap dugaan praktek kekerasan  yang terjadi di Panti Asuhan yang berlatar belakang agama itu", demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait selaku Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam pernyataannya kepada PMJ News, Jumat (16/07/2020) di kantornya  di Jakarta Timur.

Lebih jauh, Arist memberikan keterangan kepada sejumlah media di kantornya,  untuk melakukan kordinasi penegakan hukum atas dugaan kekerasan fisik, psikis dan seksual, dalam kunjungan kerja ke Pematang Siantar. Komnas Perlindungan Anak juga akan melakukan kordinasi dengan aparatur penegak hukum  yakni Polres Siantar dan pimpinan HKBP.

Sekedar tambahan informasi yang dapat memperkuat temuan terjadinya dugaan praktek-praktek kekerasan terhadap anak dalam kesempatan kunker itu juga Tim Investigator akan mendengar  testimoni korban sebanyak-banyaknya.

"Kami telah menyiapkan Investigator Independen untuk mengumpulkan barang bukti,  fakta  yang akurat supaya informasi hasil temuan tidak menjadi liar dan dapat dijadikan langkah perbaikan dan penegakan hukum sebagai gerakan gereja memutus mata rantai kekerasan fisik, psikis dan seksual di lingkungan Gereja,” papar Arist.

“Saksi-saksi korban akan diberikan kesempatan menceritakan pengalamannya guna melengkapi dugaan terjadinya  praktek-praktek kekerasan selama mengelolah panti asuhan yang diduga melakukan praktek kekerasan dalam mengelolah untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurut Arist, pimpinan HKBP, lembaga dan rumah-rumah sosial  yang diberikan tugas harus menjadi pionir untuk membebaskan lingkungan gereja dan rumah sosial anak yang diurus HBKP dari segala bentuk eksploitasi, penelantaran, penganiayaan, kekerasan dan diskriminasi.

"Jangan justru membiarkan dan melanggeng praktek kekerasan itu terus terjadi", tambah Arist.

Karena itu, Arist meminta kepada seluruh pengurus pengelola Panti Asuhan Elim HKBP untuk tidak menghilangkan barang bukti seperti CCTV sampai investigasi diselesaikan.

“Dan juga meminta kepada  pimpinan HKBP  untuk tidak terburu-buru memutasikan pengelolah panti asuhan, agar informasi tidak menjadi liar apalagi memaksa saksi korban keluar dari panti asuhan dengan ancaman dimandirikan atau tidak lagi menjadi urusan panti,” pungkasnya. (FER).