Polandia: Apakah Petugas Perbatasan Diizinkan Menembak Migran? Penjelasan Hukumnya

26 Oktober 2026

Judul berita mengenai legislasi Polandia yang disahkan pada tahun 2024 baru-baru ini muncul kembali secara online.


Gambar disediakan oleh Wojtek Radwanski, diakses melalui Getty Images.

“);
}
else if(is_tablet()){
slot_number++;

var ad_class_name = “snopes_dt_incontent”;
var advertisement_text = “Advertisment:”;

if(isSponsorNewsletterUser){
ad_class_name += “_sponsorship”;
advertisement_text = “Sponsorship: “+info_icon;
}

document.write(“”);
}

Klaim:

Polandia meloloskan sebuah undang-undang yang memungkinkan petugas penjaga perbatasan menembak migran.

Penilaian:

Mixture

Apa yang Benar

Pada Agustus 2024, Presiden Polandia saat itu Andrzej Duda menandatangani amandemen terhadap undang-undang yang memperluas kapan petugas keamanan perbatasan dapat menggunakan senjata api selama serangan terhadap perbatasan negara. RUU tersebut juga memperkenalkan pengecualian terbatas dari tanggung jawab pidana dalam situasi tertentu. Petugas perbatasan sebenarnya sudah boleh menggunakan senjata api untuk membela diri sebelum amandemen tersebut disahkan.

Apa yang Salah

Undang-undang tersebut diajukan pada 2024, bukan baru-baru ini seperti yang tersebar. Ia tidak mengizinkan penggunaan senjata api secara sembarangan, meskipun organisasi hak asasi manusia telah memperingatkan bahwa bahasa undang-undang tersebut bisa mendorong penggunaan kekerasan berlebihan terhadap migran dan melemahkan akuntabilitas bagi petugas perbatasan. Undang-undang itu juga tidak secara khusus menyebut migran.

Pada pertengahan 2026, pengguna media sosial mengklaim bahwa Polandia telah mengesahkan undang-undang yang memungkinkan petugas patroli perbatasannya menembak migran.

Kisah tersebut beredar di X dan Facebook, dengan beberapa orang membagikan cuplikan layar artikel berita yang menampilkan judul, “Polandia meloloskan undang-undang yang memungkinkan petugas perbatasan menembak migran ilegal.”

Tidak ada postingan media sosial maupun cuplikan layar yang menyebutkan tanggal artikel tersebut diterbitkan, maupun kapan Polandia diduga meloloskan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, beberapa komentator tampaknya percaya bahwa legislasi ini adalah sesuatu yang baru.

(Pengguna Facebook “David J. Harris Jr.”)

Singkatnya, Al Mayadeen, sebuah outlet berita TV Lebanon, memuat artikel tersebut pada Agustus 2024, bukan baru-baru ini seperti yang diklaim. Pada tahun itu, Polandia mengesahkan perubahan terhadap undang-undang yang ada, memungkinkan keamanan perbatasan menggunakan senjata api dalam keadaan tertentu. Amendemen tersebut tidak menyatakan bahwa petugas perbatasan boleh menyerang migran, meskipun kelompok hak asasi manusia berargumentasi bahwa bahasa undang-undang tersebut memberikan wewenang yang terlalu luas bagi pasukan keamanan perbatasan. Karena itu, kami menilai klaim ini sebagai campuran antara benar dan salah.

Pada 14 Agustus 2024, Presiden Polandia saat itu Andrzej Duda menandatangani sebuah undang-undang menjadi hukum yang memperluas rentang keadaan di mana petugas keamanan perbatasan bisa menggunakan senjata api terhadap orang di perbatasan. Undang-undang tersebut membatasi tanggung jawab pidana bagi petugas penjaga perbatasan yang melanggar aturan penggunaan kekuatan atau senjata api dalam keadaan tertentu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, undang-undang ini menyatakan (Halaman 3, Pasal 6, Bagian 2):

Seorang petugas polisi, seorang petugas Garda Perbatasan, atau seorang tentara Gendarmerie Militer tidak melakukan kejahatan, jika, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas resmi atau tugas mereka, mereka menggunakan atau menerapkan langkah-langkah koersif langsung atau senjata api yang melanggar aturan penggunaan atau penerapan, dalam hal serangan langsung dan tidak sah terhadap keutuhan perbatasan negara.

Pengecualian itu hanya berlaku dalam keadaan darurat tertentu, termasuk ketika seorang petugas membela nyawa, kesehatan, atau kebebasan seseorang atau menghadapi individu bersenjata tertentu, dan ketika keadaan mengharuskan tindakan segera (bagian bawah Halaman 3 ke atas Halaman 4).

Di bawah hukum sebelumnya (Halaman 15, Pasal 45, Bagian 1, Subbagian D), petugas sudah dapat menggunakan senjata api terhadap seseorang yang memaksa melintasi perbatasan dengan kendaraan, senjata api, atau objek berbahaya lainnya. Amendemen 2024 memperluas keadaan tersebut. Bagian tebal menunjukkan apa yang ditambahkan amendemen tersebut. Ia menyatakan (Halaman 4, Bagian 7) bahwa senjata api dapat digunakan ketika diperlukan untuk menangkis serangan langsung dan tidak sah terhadap:

… harkat-kedudukan perbatasan negara oleh seseorang yang memaksa melintasi perbatasan negara menggunakan kendaraan, senjata api, atau objek berbahaya lainnya, atau yang bertindak dengan cara lain secara langsung mengancam nyawa, kesehatan, atau kebebasan petugas yang berwenang atau orang lain, atau yang bertindak bersama orang lain yang menggunakan senjata, objek, atau metode seperti itu …

Namun, undang-undang tersebut tidak menyatakan bahwa senjata api boleh digunakan hanya karena seseorang adalah migran atau berusaha menyeberangi perbatasan tanpa izin.

Organisasi non-profit hak asasi manusia Amnesty International mengkritik perubahan yang diusulkan pada Juli 2024, memperingatkan bahwa aturan tersebut terlalu luas, samar, dan bisa menyebabkan penyalahgunaan.

Secara terpisah, pada Juni 2024, pemerintah Polandia memberlakukan sebuah “zona larangan perbatasan sementara” yang mengharuskan jurnalis dan organisasi non-pemerintah untuk meminta izin masuk ke wilayah tersebut, sehingga membatasi pengawasan terhadap pasukan keamanan perbatasan. Zona tersebut telah diperpanjang berulang kali dan berlaku hingga Oktober 2026.

Pemerintah mengusulkan undang-undang yang dipertanyakan tersebut seiring meningkatnya ketegangan di perbatasan Belarusia, tidak lama setelah seorang migran melukai secara fatal tentara Polandia Mateusz Sitek dan pihak berwenang menahan tentara yang menembakkan tembakan peringatan di perbatasan.

Parlemen Polandia kemudian menyetujui amendemen tersebut dengan suara bulu-t.

Untuk bacaan lebih lanjut, Snopes sebelumnya telah melaporkan klaim-klaim terkait migran di Eropa dan sepanjang perbatasan AS-Meksiko.

Laporan Snopes yang saat ini disunting kontributor Aleksandra Wrona turut berkontribusi pada terjemahan dalam laporan ini.

Siti Aulia Putri

Siti Aulia Putri

Saya adalah jurnalis independen yang fokus pada pemeriksaan fakta, literasi media, dan analisis informasi digital di Indonesia. Saya menulis untuk membantu pembaca memahami berita secara kritis dan membedakan fakta dari konten menyesatkan. Melalui PMJNEWS.com, saya berkomitmen menjaga integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap karya jurnalistik.