Postingan yang Mengklaim Membagikan ‘Pelajaran Sejarah’ Jaminan Sosial AS Keliru Sebagian Besar: Begini Caranya

28 Oktober 2026

Pos tersebut mengklaim bahwa mantan Presiden Franklin D. Roosevelt membuat banyak janji mengenai program tersebut ketika pertama kalinya menandatanganinya menjadi undang-undang.


Image courtesy of Bettmann on Getty Images/tab1962 on Canva, illustrated by Snopes

“);
}
else if(is_tablet()){
slot_number++;

var ad_class_name = “snopes_dt_incontent”;
var advertisement_text = “Advertisment:”;

if(isSponsorNewsletterUser){
ad_class_name += “_sponsorship”;
advertisement_text = “Sponsorship: “+info_icon;
}

document.write(“”);
}

Klaim:

Sebuah copypasta yang beredar pada 2026 secara akurat menyatakan daftar fakta tentang sejarah Jaminan Sosial, termasuk bahwa mantan Presiden Franklin D. Roosevelt menjanjikan partisipasi sukarela dalam program tersebut.

Peringkat:

Mostly False

  • Versi-versi dari sebuah pos yang mengklaim menyatakan daftar “fakta” tentang sejarah Jaminan Sosial telah beredar secara online selama lebih dari satu dekade. 
  • Daftar fakta yang diduga ini begitu umum sehingga Administrasi Jaminan Sosial membongkar klaim-klaim di dalamnya di situs web administrasi tersebut. 
  • Kami menilai daftar ini secara keseluruhan sebagai sebagian besar salah karena setiap klaim pada dasarnya tidak benar, kecuali dua.
  • Mantan Presiden Franklin D. Roosevelt — yang menandatangani undang-undang yang menciptakan Jaminan Sosial — memang menempatkan uang program tersebut ke dalam dana aman (trust fund) yang terpisah dari anggaran umum pemerintah. Namun klaim bahwa mantan Presiden Lyndon B. Johnson membatalkan keputusan itu tidak akurat. Jaminan Sosial selalu berada dalam dana terpisah dan independen hingga saat penulisan ini. 
  • Demokrat memang benar meningkatkan pajak atas anuitas Jaminan Sosial di bawah mantan Presiden Bill Clinton, tetapi hanya untuk mereka dengan penghasilan lebih tinggi. 

Pada akhir 2026, pembaca meminta klarifikasi kami tentang beberapa pos yang mengklaim membagikan daftar panjang “fakta” tentang sejarah Jaminan Sosial, termasuk lima “janji” yang diduga telah dilanggar tentang program tersebut dan sebuah bagian Tanya Jawab mengenai dugaan dampak Partai Demokrat terhadap program manfaat publik tersebut. 

Pembaca Snopes merujuk ke pos-pos di LinkedIn dan Facebook. Pos-Pos ini mengklaim bahwa ketika mantan Presiden Franklin D. Roosevelt memperkenalkan program manfaat publik tersebut, ia konon menjanjikan partisipasi sukarela, tarif pajak yang jauh lebih rendah, kelayakan potongan pajak, dan sebuah dana Jaminan Sosial yang terpisah dari anggaran umum pemerintah. 

Sesi Tanya Jawab dalam pos-pos itu menyalahkan Partai Demokrat karena diduga melanggar janji-janji tersebut dan memberikan manfaat kepada imigran. 

Berikut satu contoh: 

PELAJARAN SEJARAH TENTANG KARTU JAMSOSTA ANDA:

Jangan lewatkan bahwa beberapa dari kalian yang masih muda (& beberapa yang lebih tua juga) mungkin tidak mengetahuinya. Mudah untuk memeriksanya, jika Anda tidak mempercayainya. Tunjukkan kepada keluarga dan teman Anda. Mereka perlu pelajaran sejarah tentang apa yang benar dan tidak penting apakah Anda Demokrat atau Republik. Fakta adalah FAKTA.

Hingga tahun 1980-an, kartu Jaminan Sosial secara tegas menyatakan bahwa nomor dan kartu tersebut tidak boleh digunakan untuk keperluan identifikasi.

Karena hampir semua orang di Amerika Serikat sekarang memiliki nomor, menjadi praktis untuk tetap menggunakannya, dan pesan “NOT FOR IDENTIFICATION” pun dihapus.

Franklin Roosevelt, seorang Demokrat, memperkenalkan Program Jaminan Sosial (FICA). Janjinya tertulis dalam teks, dengan pembaruan dalam kurung.

1.) Bahwa partisipasi dalam Program ini sepenuhnya bersifat sukarela [Tidak lagi bersifat sukarela],

2.) Bahwa para peserta hanya perlu membayar 1% dari pendapatan tahunan sebesar $1.400 ke dalam Program tersebut [Sekarang 7,65% pada $90.000 pertama, dan 15% pada $90.000 pertama jika Anda bekerja sendiri],

3.) Bahwa uang yang dipilih peserta untuk dimasukkan ke dalam Program tersebut akan dapat dipotong dari penghasilan mereka untuk tujuan pajak setiap tahun [Tidak lagi dapat dikurangkan pajaknya],

4.) Bahwa uang yang diletakkan peserta ke dalam ‘Trust Fund’ yang independen daripada dana operasional umum, dan karena itu, hanya akan digunakan untuk membiayai Program Pensiun Jaminan Sosial, dan tidak untuk program Pemerintah lainnya [Di bawah Johnson uang tersebut dipindahkan ke Dana Umum dan dibelanjakan], dan

5.) Bahwa pembayaran annuity kepada para pensiunan tidak akan dikenai pajak sebagai pendapatan [Di bawah Clinton & Gore hingga 85% Jaminan Sosial Anda bisa dikenai pajak].

Karena banyak dari kita telah membayar ke FICA selama bertahun-tahun dan sekarang menerima cek Jaminan Sosial setiap bulan — sambil kemudian menemukan bahwa kita dikenai pajak pada 85% uang yang telah kita bayarkan ke pemerintah Federal untuk ‘menyimpannya’ — Anda mungkin tertarik dengan hal berikut:

T: Partai Politik mana yang mengambil Jaminan Sosial dari dana trust independennya dan memasukkannya ke dalam dana umum sehingga Kongres bisa membelanjakannya?
Jawab: Lyndon B. Johnson dan DPR serta Senat yang dikuasai Demokrat.

T: Partai Politik mana yang menghapus potongan pajak penghasilan untuk pemotongan pajak Jaminan Sosial (FICA)? 
Jawab: Partai Demokrat.

T: Partai Politik mana yang mulai mengenakan pajak atas annuitas Jaminan Sosial?
Jawab: Partai Demokrat, dengan Al Gore yang melakukan suara penentu sebagai Ketua Senat, sementara ia menjabat Wakil Presiden AS

T: Partai Politik mana yang memutuskan untuk mulai memberikan pembayaran annuitas kepada imigran?
Jawab: Betul! Jimmy Carter dan Partai Demokrat. Para imigran datang ke negara ini, dan pada usia 65 tahun mulai menerima pembayaran Jaminan Sosial! Partai Demokrat memberikan pembayaran ini kepada mereka, meskipun mereka tidak pernah membayar sepeser pun ke dalamnya!

Versi-versi berbeda dari copypasta ini — teks yang disalin dan ditempel di internet — telah beredar selama bertahun-tahun. Klaim-klaim di dalamnya telah dibongkar tidak hanya oleh pemeriksa fakta independen, tetapi juga oleh Administrasi Jaminan Sosial itu sendiri. Faktanya, klaim-klaim ini memuat terlalu banyak detail yang tidak akurat sehingga rekan-rekan kami di FactCheck.org menyatakan pada 2009 bahwa mereka percaya versi hampir identik dari pos yang beredar secara online “mungkin merupakan upaya disinformasi yang disengaja dan jahat.” 

Mengingat hampir setiap “fakta” yang disebut dalam pos di atas sebagian besar tidak akurat — meskipun ada beberapa detail yang didasarkan pada tingkat kebenaran yang berbeda — kami menilai pos secara keseluruhan sebagai sebagian besar salah.

Di bawah ini kami merinci setiap klaim yang dibuat dalam pos tersebut dan memberi setiap klaim penilaian tersendiri, terutama mengacu pada Administrasi Jaminan Sosial dan Undang-Undang Jaminan Sosial asli tahun 1935 yang ditandatangani Roosevelt menjadi undang-undang. 

(Untuk bacaan lebih lanjut, kami juga sebelumnya menelusuri daftar “fakta menarik” tentang Jaminan Sosial.)

Janji-janji Roosevelt yang diduga

Klaim: Roosevelt menjanjikan bahwa partisipasi dalam Jaminan Sosial akan sepenuhnya bersifat sukarela. 

PERINGKAT: Sebagian besar salah  

Semua karyawan yang tercakup oleh Jaminan Sosial dikenai pajak Federal Insurance Contributions Act, atau pajak penggajian FICA, yang membiayai Jaminan Sosial dan Medicare. 

“Seperti semua pajak, ini tidak pernah bersifat sukarela,” kata Administrasi Jaminan Sosial. “Sejak hari-hari pertama program ini hingga sekarang, siapa pun yang bekerja pada pekerjaan yang tercakup oleh Jaminan Sosial telah berkewajiban membayar pajak gaji mereka.” 

Namun, menurut Administrasi Jaminan Sosial, ketika Roosevelt menetapkan hukum tersebut, “hampir setengah pekerjaan di ekonomi saat itu dicakup oleh Jaminan Sosial.” Karena itu, orang secara teknis bisa memilih bekerja pada pekerjaan yang tidak membayar pajak FICA, yang pada akhirnya membuat mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat Jaminan Sosial. Namun, tidak ada catatan bahwa Roosevelt secara tegas menjanjikan bahwa partisipasi dalam program ini akan bersifat “sepenuhnya sukarela,” bertentangan dengan klaim tersebut. 

Hingga 2026, diperkirakan sekitar 94% pekerja tercakup dalam Jaminan Sosial. 

Ada beberapa pengecualian terhadap partisipasi wajib dalam Jaminan Sosial, seperti untuk beberapa pegawai pemerintah negara bagian dan lokal, yang mungkin bisa secara sukarela memilih perlindungan Jaminan Sosial dalam kondisi tertentu. 


Klaim: Roosevelt menjanjikan para peserta bahwa mereka hanya perlu membayar 1% dari $1.400 pertama dari pendapatan tahunan mereka ke program tersebut.

PERINGKAT: Sebagian besar Salah 

Tarif pajak atas karyawan tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Sosial tahun 1935 sebagai 1% untuk pendapatan pertama $3.000 dari 1937 hingga 1939. Tarifnya kemudian meningkat secara teratur hingga akhir 1948, ketika mencapai 3% untuk pendapatan pertama $3.000.

Bagian 801 dengan jelas menetapkan tarif pajak: 

PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN

PAJAS 801. Selain pajak lain, akan dikenakan, dipungut, dan dibayarkan atas penghasilan setiap individu pajak sebesar persentase berikut dari upah (sebagaimana didefinisikan dalam pasal 811) yang diterimanya setelah 31 Desember 1936 sehubungan dengan pekerjaan (sebagaimana didefinisikan dalam pasal 811) setelah tanggal tersebut:
(1) Untuk pekerjaan selama tahun kalender 1937, 1938, dan 1939, tarifnya 1 persen.
(2) Untuk pekerjaan selama tahun kalender 1940, 1941, dan 1942, tarifnya 1 1/2 persen.
(3) Untuk pekerjaan selama tahun kalender 1943, 1944, dan 1945, tarifnya 2 persen.
(4) Untuk pekerjaan selama tahun kalender 1946, 1947, dan 1948, tarifnya 2 1/2 persen.
(5) Untuk pekerjaan setelah 31 Desember 1948, tarifnya 3 persen.

Sementara itu, Pasal 811 mendefinisikan “upah” sebagai segala sesuatu yang dibayarkan kepada seseorang hingga $3.000. 

Kami menilai klaim ini sebagai sebagian besar salah karena angka tarif 1% dalam klaim itu agak akurat untuk tahun-tahun awal program ini — meskipun jumlah maksimum yang dikenakan pajak yang disebutkan dalam rumor tersebut tidak akurat. Selain itu, Roosevelt tidak secara eksplisit menjanjikan tarif pajak 1% yang permanen, sesuai undang-undang tersebut. 


Klaim: Roosevelt menjanjikan uang yang dibayarkan peserta ke dalam program tersebut akan dapat dikurangkan dari penghasilan untuk tujuan pajak penghasilan.

PERINGKAT: Salah 

Sejatinya, Bagian 803, Judul VIII undang-undang asli 1935 yang ditandatangani Roosevelt secara tegas melarang pembayaran Jaminan Sosial karyawan diperlakukan sebagai potongan pajak (penghasilan): 

SEC. 803. Untuk tujuan pajak penghasilan yang dikenakan oleh Judul I dari Revenue Act 1934 atau oleh undang-undang mana pun di penggantiannya, pajak yang dikenakan pada bagian 801 tidak boleh diizinkan sebagai potongan bagi pembayar pajak dalam menghitung pendapatan bersihnya untuk tahun di mana pajak tersebut dipotong dari gajinya.

Karena klaim yang dibuat adalah kebalikan dari kebenaran dalam kasus ini, kami menilai klaim ini sebagai salah. 


Klaim: Roosevelt menjanjikan uang yang dibayarkan peserta akan dimasukkan ke dalam rekening yang berdiri sendiri dari dana umum pemerintah.

Peringkat: Hampir Benar (tetapi menyesatkan) 

Administrasi Jaminan Sosial menyebut gagasan ini “pada dasarnya benar.” 

Namun, daftar “fakta” yang dipertanyakan mengklaim bahwa ini adalah janji yang dilanggar dan bahwa di bawah mantan Presiden Lyndon B. Johnson, “uang tersebut dipindahkan ke Dana Umum dan dibelanjakan.” Di bawah ini, kami menilai klaim tersebut, yang muncul dalam bagian Q&A pos itu, sebagai salah. 

Hal ini karena dana kepercayaan independen pemerintah untuk Jaminan Sosial tidak pernah “dimasukkan ke dana umum pemerintah,” kata Administrasi Jaminan Sosial. 


Klaim: Roosevelt menjanjikan pembayaran annuitas Jaminan Sosial kepada para pensiunan tidak akan dikenai pajak sebagai pendapatan.

Peringkat: Sebagian besar Salah 

Menurut Administrasi Jaminan Sosial, meskipun manfaat Jaminan Sosial pada awalnya tidak dikenai pajak sebagai pendapatan, itu tidak ada hubungannya dengan Undang-Undang Jaminan Sosial 1935, ” maupun dengan apa pun yang Roosevelt lakukan atau bisa janjikan.” 

Sejujurnya, Departemen Keuangan mengeluarkan serangkaian keputusan administratif setelah undang-undang tersebut berlalu yang menentukan bahwa manfaat Jaminan Sosial pada awalnya tidak dikenai pajak pendapatan. 

Pada 1983, di bawah mantan Presiden Ronald Reagan, seorang Republik, Kongres mengubah undang-undang untuk memungkinkan perpajakan atas manfaat Jaminan Sosial (lihat bagian berjudul “TREATA MENGENAI PAJAK” untuk penjelasan rinci dari Administrasi Jaminan Sosial mengenai bagaimana Perubahan Jaminan Sosial 1983 mengubah kode pajak AS). 

Karena Roosevelt adalah presiden ketika keputusan administratif Departemen Keuangan diberlakukan — tetapi dia tidak membuat janji seperti itu mengenai pendapatan kena pajak, juga tidak secara pribadi menandatangani aturan seperti itu menjadi hukum — kami menilai klaim ini sebagai sebagian besar salah. 

Menilai klaim lain dalam pos tersebut

KLAIM: Mantan Presiden Lyndon B. Johnson dan Partai Demokrat mengambil pembayaran Jaminan Sosial dari dana trust independennya dan memasukkannya ke dalam dana umum sehingga Kongres bisa membelanjakannya. 

PERINGKAT: Salah

Seperti yang telah kami nyatakan sebelumnya, Dana Kepercayaan Jaminan Sosial selalu menjadi akun terpisah yang independen. 

Klaim ini kemungkinan muncul dari kebingungan tentang bagaimana Dana Kepercayaan Jaminan Sosial diperlakukan dalam akuntansi anggaran federal, kata Administrasi Jaminan Sosial. 

Pada tahun 1968, pemerintah Johnson mengubah cara dana anggaran negara menyajikan anggarannya dengan membuat sebuah “anggaran terpadu” (unified budget). Ini hanyalah kerangka kerja untuk menampilkan seluruh keuangan pemerintah federal bersama-sama agar anggaran tidak membingungkan. 

Menampilkan semuanya sebagai anggaran terpadu tidak benar-benar mengubah operasional dana kepercayaan Jaminan Sosial. Cara Jaminan Sosial disajikan terkait dengan anggaran pemerintah federal telah mengalami perubahan sejak era Johnson, tetapi itu pada akhirnya tidak mengubah bagaimana pemerintah federal benar-benar menyetorkan atau menarik dana dari dana tersebut. 

Kami menilai klaim ini sebagai salah karena Johnson tidak mengambil uang dari dana kepercayaan independen Jaminan Sosial, juga tidak menempatkannya ke dalam dana umum agar Kongres bisa membelanjakannya. 


Klaim: Partai Demokrat menghapus potongan pajak untuk pemotongan pajak FICA atas Jaminan Sosial.

PERINGKAT: Salah

Seperti yang telah disebutkan di atas, Bagian 803, Judul VIII dari
undang-undang Jaminan Sosial asli melarang potongan pajak pendapatan untuk pemotongan FICA. Karena itu, tidak ada potongan pajak pendapatan yang bisa dihapuskan oleh Partai Demokrat. 


Klaim: Partai Demokrat memberlakukan pajak atas annuitas Jaminan Sosial.

PERINGKAT: Sebagian besar Salah 

Pajak atas manfaat Jaminan Sosial mulai diberlakukan pada 1984 di bawah Reagan, yang menandatangani Amandemen Jaminan Sosial 1983. 

Amendemen tersebut, yang bertujuan menyelamatkan program Jaminan Sosial dari insolvensi, disetujui dengan suara bipartisan dan berasal dari rekomendasi komisi bipartisan. (Reagan bahkan memuji semangat bipartisan dalam pengesahannya.) 

“Aturan dasar yang diterapkan adalah bahwa hingga 50% manfaat Jaminan Sosial dapat ditambahkan ke penghasilan kena pajak, jika total pendapatan pembayar pajak melebihi ambang batas tertentu,” ujar Administrasi Jaminan Sosial keterangan.

Pada saat itu, Reagan memperkenalkan amandemen dan pajak baru tersebut sebagai kompromi untuk memastikan sistem Jaminan Sosial terus berjalan:

Berulang kali, manfaat ditinggikan jauh melampaui pajak dan upah yang seharusnya mendukungnya. Dalam kompromi ini kami telah mencapai keseimbangan terbaik antara pajak yang kita bayar dan manfaat yang dibayar kembali. Lebih banyak pajak akan membebani pekerja Amerika secara tidak adil dan bisa merusak ekonomi kita. Kurang dari itu akan mengancam komitmen yang telah dibuat untuk generasi pensiunan ini dan anak-anak mereka.

Karena Demokrat terlibat dalam upaya menyelamatkan Jaminan Sosial pada 1980-an melalui pengenaan pajak atas annuitas — tetapi pajak ini diberlakukan di bawah Reagan dan secara mayoritas bipartisan — kami menilai klaim ini sebagai sebagian besar salah. 


Klaim: Partai Demokrat meningkatkan pajak atas annuitas Jaminan Sosial, dengan mantan Wakil Presiden Al Gore mengeluarkan suara penentu sebagai Ketua Senat.

Peringkat: Sebagian besar Benar

Pada 1993, Kongres meningkatkan pajak atas manfaat Jaminan Sosial melalui sebuah ketentuan tunggal dalam sebuah undang-undang besar yang dikenal sebagai Omnibus Budget Reconciliation Act, yang ditandatangani oleh mantan Presiden Bill Clinton, seorang Demokrat. 

Bagian 13215 dari undang-undang tersebut meningkatkan pajak dari amandemen 1983 dari 50% menjadi 85% bagi penerima dengan pendapatan lebih tinggi (lihat Halaman 164 undang-undang tersebut).

Setelah disahkan, Clinton menyatakan bahwa undang-undang tersebut “menciptakan keadilan nyata” dalam kode pajak AS dengan menambah beban pajak pada orang berpenghasilan lebih tinggi dan menerapkan pemotongan pajak bagi keluarga bekerja berpendapatan rendah.

Sebagai wakil presiden, Gore memang berperan memberikan suara penentu, mengingat saat itu para Republikan secara universal menentang undang-undang ini (sebuah dukungan dari beberapa Demokrat juga ada). 


Klaim: Partai Demokrat dan mantan Presiden Jimmy Carter mengeluarkan sebuah undang-undang yang memberi pembayaran annuitas Jaminan Sosial kepada imigran, yang tidak membayar ke dalam program tersebut.

Peringkat: Salah 

Warga non-kewarganegaraan di Amerika Serikat yang memiliki pekerjaan tercakup Jaminan Sosial — dengan kata lain, hampir setiap pekerjaan di negara itu — wajib membayar pajak penggajian Jaminan Sosial.

Itu bahkan termasuk orang yang bekerja di AS tanpa izin atau yang bekerja di negara ini secara sementara. 

Faktanya, sebuah laporan 2013 dari Administrasi Jaminan Sosial menemukan bahwa imigran yang bekerja secara ilegal membayar kontribusi bersih sebesar $10 miliar ke dana kepercayaan Jaminan Sosial pada tahun 2010. Lebih baru, sebuah laporan independen dari Institute on Taxation and Economic Policy menemukan bahwa “imigran tanpa dokumen membayar $25,7 miliar dalam pajak Jaminan Sosial” pada 2022. (Perlu dicatat bahwa beberapa imigran juga berada di negara ini secara legal tetapi tidak dapat bekerja secara sah di Amerika Serikat.)

Imigran yang menjadi warga negara atau penduduk tetap dapat memenuhi syarat Jaminan Sosial hanya sejauh mereka telah bekerja dan membayar ke dalam sistem — sama seperti warga negara.

Saat program Jaminan Sosial dimulai, tidak ada pembatasan pembayaran kepada non-kewarganegaraan. Menurut sebuah laporan dari Congressional Research Service. Pembatasan untuk kelompok nonkewarganegaraan tertentu datang kemudian. 

Tak jelas dari mana klaim tentang Carter berasal. Administrasi Jaminan Sosial mengatakan klaim ini kemungkinan membingungkan program Supplemental Security Income (SSI) dengan Jaminan Sosial. SSI adalah program kesejahteraan federal yang beberapa imigran bisa memenuhi syarat, tetapi itu adalah inisiatif mantan Presiden Richard Nixon, seorang Republik, bukan Carter.

Siti Aulia Putri

Siti Aulia Putri

Saya adalah jurnalis independen yang fokus pada pemeriksaan fakta, literasi media, dan analisis informasi digital di Indonesia. Saya menulis untuk membantu pembaca memahami berita secara kritis dan membedakan fakta dari konten menyesatkan. Melalui PMJNEWS.com, saya berkomitmen menjaga integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap karya jurnalistik.